Jambore Perdana ABPEDNAS Cianjur Perkuat Tata Kelola Desa dan Perlindungan Hukum

Suara.com - Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh penjuru Kabupaten Cianjur memadati Lapangan Bumi Perkemahan Sarongge Valley, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Sabtu (27/6/2026).

Mereka hadir dalam Jambore Perdana ABPEDNAS Cianjur yang menjadi momentum bersejarah, sekaligus jambore tingkat kabupaten pertama di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti perwakilan BPD dari 32 kecamatan dengan semangat konsolidasi yang kuat.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, perwakilan Kejaksaan Negeri Cianjur, Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS Irfan Aghasar, serta sejumlah tokoh lainnya.

Bupati Wahyu menegaskan bahwa jambore ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang pembelajaran kolektif bagi aparat desa.

Ia berharap forum ini mampu meningkatkan kapasitas melalui diskusi, pelatihan, dan pertukaran pengalaman antar desa.

“Inti dari semuanya adalah sinergi di tingkat desa. Kalau sinerginya kuat, program pembangunan akan benar-benar terasa oleh masyarakat,” ujar Wahyu di hadapan peserta.

Dalam forum tersebut, isu kesejahteraan anggota BPD turut mengemuka.

Sejumlah peserta berharap adanya peningkatan tunjangan dan dukungan anggaran untuk menunjang kinerja mereka di desa.

Menanggapi hal itu, Bupati Wahyu memastikan pemerintah daerah akan menampung aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

“Segala bentuk apresiasi bagi yang bekerja untuk desa adalah perhatian kami,” katanya.

Salah satu sorotan utama jambore ini adalah arahan terkait aspek hukum pengelolaan dana desa.

Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Irfan Aghasar, menyampaikan pesan dari Kejaksaan Agung mengenai pendekatan baru dalam penanganan dugaan penyimpangan dana desa.

Ia menekankan bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta dipidana.

“Jika hanya kesalahan teknis seperti salah pencatatan atau transfer yang kemudian dikembalikan, maka pendekatannya adalah pembinaan, bukan penghukuman,” jelas Irfan.

Namun demikian, Irfan menegaskan adanya batas tegas dalam penegakan hukum.

Tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, manipulasi, atau merugikan keuangan negara akan tetap diproses secara hukum tanpa kompromi.

“Tidak ada ruang bagi yang sengaja bermain dengan uang rakyat,” tegasnya.

Melalui jambore ini, ABPEDNAS juga menegaskan perannya sebagai jembatan antara aparat desa dan penegak hukum.

Organisasi ini diharapkan mampu memfasilitasi pelaporan serta mencegah terjadinya kriminalisasi akibat kesalahan prosedural.

“Kami ingin aparat desa paham koridornya, supaya fokus melayani masyarakat tanpa rasa takut,” tambah Irfan.

Dua misi besar pun menjadi hasil utama kegiatan ini, yakni memastikan tata kelola desa berjalan sesuai aturan serta memberikan perlindungan hukum bagi aparat desa dari kesalahan administratif yang tidak disengaja.

Jambore ditutup dengan refleksi bersama yang menegaskan pentingnya transparansi dan pendampingan yang seimbang dalam pengelolaan desa.

Para peserta sepakat bahwa pendekatan yang lebih manusiawi akan mendorong kinerja yang lebih optimal.

Di acara Jambore tersebut juga disalurkan bantuan beras 4 ton bagi peserta jambore, 8 kandang ayam, tiap kandang dapat 100 ekor ayam petelur, dibagikan kepada kordinator kecamatan yang paling banyak mengirimkan peserta, Smart TV bagi pemenang kategori desa berintegritas sebanyak 2 buah televisi.