AS dan Iran Saling Klaim di Tengah Perang, Gencatan Senjata 60 Hari Gagal Total?

Suara.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dilaporkan telah bertemu dengan utusan Amerika Serikat (AS) Steve Witkoff dan penasihat senior Jared Kushner di Doha.

Pertemuan ini merupakan manuver diplomasi terbaru untuk menjembatani komunikasi yang buntu antara Washington dan Teheran.

Sebelumnya, AS dan Iran telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) pada 17 Juni 2026 yang berisi perpanjangan masa gencatan senjata selama 60 hari.

Kesepakatan tersebut sejatinya dirancang untuk memberi ruang diskusi terkait isu-isu krusial, meliputi status Selat Hormuz, pencairan aset Iran yang dibekukan, pelonggaran sanksi jangka panjang, serta masa depan program nuklir Teheran.

Meskipun MoU telah ditandatangani, Aljazeera melaporkan, selama dua pekan terakhir justru menunjukkan eskalasi konflik. Rencana perdamaian terancam oleh serangkaian insiden, antara lain:

• Sengketa perlintasan kapal komersial dan militer di Selat Hormuz.
• Aksi pengeboman udara oleh militer AS di wilayah Iran.
• Serangan balasan dari pihak Iran yang menargetkan fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain.
• Berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon yang memicu kemarahan kawasan.

Perbedaan klaim juga memperkeruh suasana. Sementara Washington menyatakan siap menggelar negosiasi tatap muka di Doha, pemerintah Iran dengan tegas membantah adanya pertemuan langsung tersebut.

Klaim Washington: Posisi AS Kuat, Trump Buka Peluang Diplomasi

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengklaim bahwa pemerintahan Trump saat ini berada di "posisi yang sangat menguntungkan" terlepas dari apa pun hasil perundingan tersebut.

Vance menekankan bahwa infrastruktur militer dan program nuklir Iran telah "dihancurkan", seraya memperingatkan bahwa AS akan merespons keras setiap provokasi Iran di Selat Hormuz.

Terkait bantahan Teheran soal dialog langsung, Vance menyebut hal itu sebagai retorika belaka.

“Mereka berkata, ‘Tidak ada pembicaraan damai yang sedang berlangsung, tetapi ada pembicaraan teknis antara AS dan Iran tentang kesepakatan damai.’ Ini adalah taktik negosiasi dan gaya bahasa Persia yang tidak saya pahami,” ujar Vance dalam siniar The Michael Knowles Show.

Di sisi lain, laporan dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump masih memprioritaskan jalur diplomasi.

Ia dilaporkan bersedia memperpanjang masa gencatan senjata 60 hari jika hal itu diperlukan untuk menuntaskan negosiasi terkait program nuklir Iran, alih-alih mengambil opsi militer.

Bantahan Teheran: Fokus pada Pencairan Dana US$ 6 Miliar

Pemerintah Iran bersikeras bahwa tidak ada pejabat tinggi mereka yang duduk satu meja dengan delegasi AS di Doha. Teheran menyatakan bahwa komunikasi hanya dilakukan secara tidak langsung (jalur belakang) dengan menempatkan Qatar sebagai mediator.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa negosiator Iran hadir di Doha murni untuk membahas implementasi teknis dari MoU yang telah disepakati.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberikan penekanan khusus pada isu ekonomi. Ia menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan AS untuk membuktikan iktikad baiknya adalah dengan mencairkan dana milik Iran sebesar US$ 6 miliar yang selama ini dibekukan.

Mengapa Iran Enggan Berhadapan Langsung?

Keengganan Teheran untuk tampil langsung di meja perundingan memunculkan berbagai spekulasi. Alex Vatanka, Peneliti Senior di Middle East Institute, menilai hal ini dipicu oleh meningkatnya keraguan di internal pemerintahan Iran terhadap efektivitas MoU tersebut.

Menurut Vatanka, banyak pihak di Teheran mulai mempertanyakan implementasi kesepakatan.

"Mereka bertanya-tanya, MoU ini terlihat bagus di atas kertas, tetapi mana tindakan nyatanya? Mana aset yang dijanjikan cair? Bagaimana dengan kendali di Selat Hormuz, dan mengapa Israel masih berada di Lebanon?" jelasnya, dikutip dari Aljazeera.

Sangat masuk akal jika para pejabat senior Iran, seperti Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi atau Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, menghindari sorotan kamera di Doha agar tidak menjadi sasaran kritik publik di dalam negeri.

Sementara itu, mantan perwira CIA dan pakar keamanan nasional AS, Scott Uehlinger, melihat bahwa diskusi teknis ini dimanfaatkan oleh Washington untuk mengendalikan ambisi Iran atas Selat Hormuz.

"Tujuan utama negosiator AS adalah menggunakan pembicaraan teknis ini untuk mencegah konflik yang berpotensi meledak di masa depan, sekaligus memperjelas batas kewenangan Iran di perairan strategis tersebut sesuai dengan kerangka MoU," ungkap Uehlinger.