- Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa posisi PDIP dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah partai penyeimbang.
- Keputusan sebagai partai penyeimbang ditetapkan dalam Rakernas PDIP untuk mendukung kebijakan pro rakyat dan memberikan kritik konstruktif pemerintah.
- Presiden Prabowo Subianto diyakini telah memahami sikap politik PDIP tersebut.
Suara.com - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menepis anggapan bahwa posisi politik partainya di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih bersifat "abu-abu". Menurutnya, sikap PDIP sudah jelas sebagai partai penyeimbang.
"Nggak (abu-abu) kok, kita jelas," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pernyataan singkat itu disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers pimpinan DPR RI usai Rapat Paripurna.
Saat itu, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Salah seorang wartawan menyinggung posisi PDIP sebagai partai penyeimbang yang belakangan dinilai sebagian pihak masih belum tegas.
Puan hanya memberikan jawaban singkat tanpa penjelasan lebih lanjut.
![Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/02/80838-puan-maharani.jpg)
Menariknya, sesaat setelah Puan menyampaikan jawabannya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal tampak tersenyum. Konferensi pers kemudian berlanjut dengan pertanyaan lain dari awak media.
Rakernas PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga telah menegaskan bahwa posisi partainya sebagai partai penyeimbang merupakan keputusan resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, sehingga tidak tepat jika disebut sebagai sikap politik yang abu-abu.
"Sesuai keputusan Rakernas, PDI Perjuangan telah memutuskan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said Abdullah.
Menurut Said, mandat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada partai sangat jelas, yakni mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai menyimpang.
Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP akan menjalankan fungsi pengingat secara konstruktif, bukan menjadi oposisi yang berharap pemerintah gagal.
"Kami tidak seperti itu. Kami ingin Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai konstitusi," tegas Said.
Ia bahkan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP tersebut.
"Presiden Prabowo sangat memahami sikap ini. Bahkan beliau menyatakan terima kasih dan menganggap PDIP sebagai teman yang lebih jujur," ungkap Said.