Brasil Berani Cabut Subsidi BBM Jenis Bensin, Tapi Hati-hati dengan Solar

Suara.com - Pemerintah Brasil memutuskan untuk menahan pencabutan subsidi bahan bakar diesel lebih lama ketimbang bensin.

Langkah hati-hati ini diambil guna menghindarkan pasar domestik dari guncangan harga yang ekstrem dan ancaman kelangkaan pasokan.

Menteri Perencanaan dan Anggaran Brasil, Bruno Moretti, menegaskan bahwa strategi ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Penurunan harga minyak mentah dunia belakangan ini dinilai belum sepenuhnya aman untuk diserap langsung oleh konsumen dalam negeri.

Menurut Moretti, pengurangan subsidi secara perlahan sangat krusial bagi keseimbangan neraca keuangan negara yang sedang ditargetkan.

Biaya penunjang kebijakan ini akan ditutupi oleh penerimaan minyak luar biasa yang segera disetorkan ke kas negara.

Pendekatan bertahap ini sengaja dirancang untuk memberikan ruang bernapas bagi para pelaku industri transportasi dan logistik.

Moretti menyatakan bahwa kepastian pasokan menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan dalam proses transisi energi ini.

"Pasar diesel memiliki prediktabilitas yang diperlukan untuk beroperasi dan memasok masyarakat," kata Moretti dalam wawancara khusus dikutip dari Reuters, Jumat (3/7/2026).

Di sisi lain, kebijakan berbeda diterapkan pada bahan bakar bensin yang subsidinya akan segera dihilangkan total.

Insentif sebesar 0.44 real Brasil per liter untuk bensin bakal dihapus dalam hitungan hari ke depan.

Moretti menjelaskan bahwa pencabutan subsidi bensin sengaja dirancang dalam garis waktu yang jauh lebih pendek.

Kontras dengan bensin, subsidi diesel yang mencapai 1.12 real per liter membutuhkan penanganan yang jauh lebih sensitif.

Pemerintah khawatir jika pemotongan dilakukan tergesa-gesa, lonjakan harga yang sangat tajam tidak akan terhindarkan.

Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dunia pasca-kesepakatan damai AS-Iran yang belum sepenuhnya dirasakan konsumen.

Sebagai catatan, harga minyak Brent sempat meroket melampaui 118 dolar AS per barel akibat konflik Timur Tengah.

Namun, angka perdagangan minyak mentah tersebut kini telah melandai ke posisi 71.51 dolar AS per barel.

Selain masalah subsidi, Pemerintah Brasil juga tengah mengevaluasi keberadaan pajak ekspor minyak mentah sebesar 12 persen.

Kebijakan pajak yang mulai berlaku sejak Maret lalu tersebut kini berpotensi besar untuk dipangkas atau dihentikan.

Terkait masa depan pungutan tersebut, Moretti menegaskan, "Kami tentu tidak akan mempertahankannya dalam skenario saat ini."

Meskipun masa berlaku peraturan eksekutif pajak tersebut habis minggu depan, pemerintah masih bisa menyesuaikan tarifnya secara administratif.

Langkah evaluasi ini berjalan beriringan dengan realisasi pajak dividen yang sebelumnya meleset dari target awal.

Pajak dividen yang dirilis Januari lalu itu awalnya diproyeksikan menutup relaksasi pajak bagi rumah tangga berpenghasilan menengah.

Meski terjadi ketimpangan target, Moretti meyakinkan publik bahwa tidak diperlukan kebijakan darurat baru untuk menutup kekurangan.

Lonjakan penerimaan yang tak terduga dari sektor-sektor lain diklaim mampu menambal celah finansial tersebut dengan aman.

Pemerintah Brasil tetap optimistis mampu menjaga kestabilan ekonomi makro tanpa mengorbankan program prioritas.

Menteri Moretti menegaskan komitmennya jika terjadi kondisi terburuk pada anggaran belanja negara di masa mendatang.

"Dalam kasus terburuk, setiap kesulitan dalam mencapai target akan diatasi melalui pembekuan pengeluaran."

Laporan pendapatan dan belanja dua bulanan yang terbit akhir bulan ini akan menjadi bukti transparansi kinerja pemerintah.

Data tersebut diklaim bakal menunjukkan posisi Brasil yang tetap berada di jalur target surplus primer sebesar 0.25 persen PDB.

Target fiskal ini memiliki ruang toleransi sebesar 0.25 poin persentase serta pengecualian beberapa pengeluaran tertentu.

Dengan fleksibilitas aturan tersebut, Brasil secara teknis tetap dianggap memenuhi target meski mencatat defisit primer hingga 0.50 persen PDB.

Sejak Mei lalu, pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva sendiri telah membekukan belanja sebesar 23.7 billion reais.

Pembekuan ini terpaksa dilakukan akibat tekanan dari belanja wajib negara yang meningkat secara signifikan.

Tim ekonomi memprediksi tekanan pengeluaran belum akan mereda, meski ada peluang pencairan sebagian dana yang dibekukan bulan ini.