REGIONAL:
- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komite sekolah harus membantu meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa.
- Bobby menyoroti perlunya pengawasan terhadap komite sekolah agar tidak membebani peserta didik dengan pungutan biaya sekolah.
- Pemerintah menargetkan seluruh SPP sekolah menengah di Sumatera Utara gratis secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.
Suara.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan keberadaan Komite Sekolah jangan menjadi beban kepada peserta didik.
Sebaliknya, keberadaan komite sekolah seharusnya untuk meringankan beban dari peserta didik dan orang tua terutama terhadap Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Hal itu dikatakan Bobby Nasution saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB serentak se-Sumut di SMA Negeri 1 Binjai, Senin, 13 Juli 2026.
"Harusnya komite sekolah ini dibuat untuk meringankan beban dari peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban," tegas Bobby Nasution di hadapan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Kadisdik Sumut Alex Sinulingga, Kepala Sekolah SMAN 1 Binjai serta siswa-siswi baru baik secara virtual (zoom).
Bobby Nasution juga menyoroti tidak adanya pengawasan terhadap Komite Sekolah. Selain itu, Komite Sekolah harus pandai mencari peluang-peluang untuk membantu beban orang tua seperti mencari peluang-peluang CSR.
"Jadi saya minta tolong kepada Kadisdik Sumut kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa? Tidak ada. Kalau boleh dilihat apa perlu komite sekolah diawasi," ujarnya.
Bobby mengatakan, komite sekolah yang dipilih harus orang tua dari pelajar di sekolah tersebut. Sebab, ada temuan komite sekolah bukan orang tua dari pelajar di sekolah itu.
Berikutnya, kriteria komite sekolah tidak hanya seorang tokoh atau memiliki ekonomi yang baik. Dan jangan pula komite sekolah hanya pandai memimpin rapat.
"Bagus kasi syarat kalau mencari uang dari luar untuk sumbangan sekolah, pilih saja ketua komite sekolah ekonominya kurang bagus. Ketika dia memikirkan dan memutuskan bayar uang sekolah sekian ratus ribu, maka dia juga yang kena nantinya. Komite Sekolah lasaknya diluar saja, jangan lasak di sekolah, kalau cuma perkara memimpin rapat dan memutuskan angka berapa saya rasa gak usah komite, bagus anak-anak kita undang rama-rame sepakat angka berapa kita buat seperti itu, daripada komite ujung-ujungnya berapa dan akhirnya memberatkan, dampaknya sangat panjang, ujung-ujung orang tua menekan anaknya," ungkapnya.
Bobby Nasution menambahkan, saat ini beban sekolah sangat luar biasa terhadap peserta didik dan para orang tua terkhusus pada persoalan SPP. Hal tersebut diketahui ketika melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di 33 Kabupaten/kota.
"Saya sudah keliling di 33 Kabupaten Kota dan mengunjungi secara acak, ada juga tidak datang langsung ke sekolah-sekolah dan ditanya kepada orang tua apa program yang perlu kami buat, mereka keluhannya selain infrastruktur, mahal kali bayar uang sekolah dan kadang tidak sanggup membayar, ada yang bayar 100 ribu, 50 ribu beragam. Sehingga ini menjadi beban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya," cetus Bobby Nasution.
Maka itu, para orang tua berharap jika SPP tersebut digratiskan. Sebab, menurut Gubsu, SPP ini adalah Sumbangan bukan kewajiban.
"Untuk itulah kenapa program SPP gratis ini dimunculkan. Kami minta tolong, secara anggaran kami belum melakukan keseluruhan di 33 Kabupaten/kota untuk menggratiskan SPP. Dan baru 10 kabupaten kota yang digratiskan. Kami janji sampai 2029, nanti semua SPP di SMA/SMK/SLB akan digratiskan dan ini kami lakukan secara bertahap hingga 2029," kata Bobby Nasution.
TERPOPULER