Istana Respons Isu Menteri PU Bakal Kena Copot Agustus

Suara.com - Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle Agustus mendatang. Namun, kabar itu langsung dibantah Istana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan mempertanyakan kembali mencuatnya isu tersebut.

"Isu reshuffle? Kok ada isu reshuffle lagi?" kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).

Informasi yang diperoleh Suara.com, rencana reshuffle pada awal bulan depan salah satunya untuk mendepak Menteri Pekerjaan Umum Umum Dody Hanggodo dari kabinet.

Menanggapi informasi tersebut, Pras menegaskan bahwa Prabowo belum berencana melakukan reshuffle.

"Nggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," kata Pras.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi turut merespons soal kabar reshuffle.

Namun ia menegaskan tidak tahu menahu soal hak dan kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kita mana tahu soal itu," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kabar Reshuffle Agustus

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo disebut-sebut menjadi calon kuat bakal diganti dalam perombakan kabinet atau reshuffle pada bulan Agustus 2026.

Seorang Sumber kepada Suara.com, Senin (20/7/2026) mengatakan, gejolak di internal Kementerian PU menjadi dasar penggantian Dody sebagai menteri.

"Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan ataupun polemik di tengah masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, keharmonisan antara menteri dengan para bawahan juga menjadi penilaian seseorang layak dipertahankan ataupun melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu presiden.

"Sejumlah informasi soal menteri PU sudah disampaikan kepada presiden. Kemungkinan, Agustus terdapat reshuffle," kata dia.

Sementara satu Sumber lainnya juga mengakui terdapat wacana perombakan kabinet pada Agustus. Dody dikatakan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti.

"Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama," kata dia.

Tapi, kata dia, bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.

"Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut."

Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.

"Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti," kata dia.

Kegaduhan Menteri Dody

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang tengah menjadi sorotan tajam publik dalam beberapa pekan terakhir.

Bermula dari bocornya dokumen rencana perjalanan dinas sang Menteri, Dody Hanggodo, ke Amerika Serikat, bola panas kini bergulir pada isu mutasi massal aparatur sipil nNegara (ASN) yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Gejolak di media sosial pecah saat dokumen bertanggal 29 Juni 2026 tersebar luas. Dalam surat tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.

Namun, yang menjadi pemantik amarah warganet bukanlah agendanya, melainkan dicantumkannya nama istri dan anak menteri dalam rombongan tersebut.

Sejumlah akun di platform X dan Instagram menuding perjalanan ini sebagai aksi "aji mumpung", bahkan mengaitkannya dengan perhelatan ajang olahraga internasional yang berlangsung di periode yang sama.

Pertanyaan besar mengenai sumber pendanaan, apakah menggunakan kantong pribadi atau APBN pun mencuat deras.