Diterpa Isu Mutasi hingga Nepotisme, Menteri PU Dinilai Mencoreng Kabinet Prabowo

Suara.com - Rentetan polemik yang membelit Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai mulai berdampak pada persepsi publik terhadap tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah isu perjalanan dinas bersama keluarga ke Amerika Serikat, mutasi aparatur sipil negara (ASN), hingga tudingan nepotisme, cara komunikasi Dody justru dianggap memperburuk keadaan.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menilai respons Menteri Dody terhadap berbagai tudingan lebih mencerminkan sikap defensif ketimbang upaya membangun transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Adinda, pejabat publik seharusnya menjawab berbagai isu dengan data dan penjelasan yang utuh, bukan sekadar bantahan atau pernyataan emosional. Komunikasi yang minim substansi, kata dia, justru memperbesar keraguan masyarakat terhadap integritas pemerintah.

"Alih-alih menjelaskan konteks transparansi dan akuntabilitas, komunikasi yang buruk justru menambah coreng bagi pemerintahan," ujar Adinda dikutip BBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Sorotan terhadap Dody mencuat setelah beredarnya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang turut mencantumkan istri dan anaknya dalam pengurusan visa. Meski Kementerian PU menegaskan biaya perjalanan keluarga tidak berasal dari APBN dan pencantuman tersebut hanya untuk kebutuhan administrasi visa, polemik telanjur berkembang luas di media sosial hingga akhirnya agenda kunjungan ke AS dibatalkan.

Belum mereda persoalan tersebut, publik kembali dihadapkan pada isu mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU. Sejumlah akun media sosial mengaitkan rotasi pejabat dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas sang menteri.

Dody membantah tudingan tersebut dan menyebut mutasi sebagai hal yang lazim dilakukan di kementerian yang memiliki lebih dari 38 ribu pegawai.

Ia juga mengklaim kebijakan pengawasan internal diperketat setelah menerima laporan PPATK mengenai ribuan ASN yang diduga terlibat aktivitas judi online serta penyalahgunaan sistem absensi elektronik. Namun hingga kini belum disampaikan rincian data maupun status hukum dari temuan tersebut sehingga memunculkan pertanyaan baru di ruang publik.

Kontroversi lain muncul ketika Dody menanggapi isu dugaan keponakannya menjadi komisaris di salah satu BUMN. Ia membantah keras tuduhan tersebut bahkan menantang siapa pun yang mampu membuktikannya dengan hadiah umrah sekeluarga.

Bagi pengamat, pendekatan komunikasi seperti itu tidak menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, pejabat negara dinilai memiliki kewajiban melakukan pembuktian berbasis dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

TII juga mengingatkan bahwa lemahnya komunikasi publik bukan hanya terjadi dalam kasus Menteri PU. Berdasarkan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, lembaga tersebut menemukan pola komunikasi pejabat yang masih belum konsisten, cenderung impulsif, minim strategi, serta kurang didukung data.

Di sisi lain, kebocoran dokumen internal Kementerian PU juga dinilai dapat menjadi sinyal adanya persoalan hubungan antara pimpinan dan ASN. Adinda menduga munculnya dokumen ke ruang publik bisa menjadi bentuk resistensi dari pegawai yang merasa saluran aspirasi internal tidak lagi berjalan efektif.

Fenomena tersebut menambah daftar konflik antara ASN dengan pimpinan kementerian yang sebelumnya juga terjadi di sejumlah kementerian lain. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola kepemimpinan, mekanisme pengawasan internal, serta sistem komunikasi di lingkungan birokrasi.

Sebelumnya, isu mutasi ASN di Kementerian PU juga sempat menjadi perhatian DPR. Dalam rapat kerja Komisi V pada Juni lalu, anggota DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku menerima berbagai keluhan dari ASN terkait mutasi, penonaktifan pejabat, hingga suasana kerja yang disebut semakin penuh kekhawatiran.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program pembangunan apabila tidak segera dibenahi.

Pengamat menilai polemik yang terus bergulir di Kementerian PU seharusnya menjadi momentum evaluasi pemerintah terhadap kualitas komunikasi publik para pejabat. Di tengah tingginya tuntutan transparansi, setiap kontroversi yang dijawab tanpa penjelasan yang memadai dinilai berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.