Gen Z Putus Asa dan Stres Susah Cari Kerja, 40 Persen Sarjana Jadi Pengangguran di India

“Sulit sekali mendapatkan pekerjaan atau terpaksa menerima pekerjaan yang penghasilannya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan,” ujar Garg.

Penyebab utama dari situasi ini adalah ketimpangan ekstrem antara jumlah lulusan sarjana dan ketersediaan lapangan kerja. Data ekonomi menunjukkan bahwa sepanjang 2004 hingga 2023, India mencetak 5 juta lulusan per tahun namun hanya menyediakan 2,8 juta pekerjaan.

Pengamat ekonomi dari Oxford Economics, Alexandra Hermann Prasad, menegaskan bahwa akar masalah utama terletak pada terbatasnya lowongan kerja yang aman. Kebocoran ujian hanyalah pemicu awal dari ledakan kekecewaan yang sudah lama terpendam.

Apa Dampak Krisis Pekerjaan Ini Terhadap Arah Politik India?

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi secara pesat selama dua dekade terakhir. Kendati demikian, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan.

Peneliti dari Ahmedabad University, Neelanjan Sircar, menilai wajar jika pemuda India sangat terobsesi pada tes masuk lembaga pemerintah. Menurutnya, program ujian seperti NEET menawarkan kepastian di tengah ketidakpastian pasar kerja umum.

“Di negara di mana ‘hampir satu dari dua lulusan tidak mendapatkan pekerjaan,’ kaum muda memilih untuk menempuh jalur seperti NEET yang menjamin pekerjaan,” kata Sircar kepada CNBC.

Frustrasi akibat kegagalan ujian bahkan membawa dampak fatal bagi keselamatan jiwa sejumlah peserta. Lebih dari 20 mahasiswa dilaporkan meninggal dunia karena bunuh diri akibat pembatalan dan penundaan jadwal ujian.

Peserta ujian asal Delhi, Dimpy Gola, menceritakan keputusasaannya setelah dua kali mengikuti tes NEET yang bermasalah. Ia menyambut baik pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan tersebut.

Langkah Apa Yang Diambil Pemerintah Untuk Meredam Amarah Pemuda?

Kekecewaan meluas hingga ke kalangan mahasiswa nonsains yang merasa pesimistis menatap masa depan karir mereka. Arshia Mathur, lulusan sastra Inggris berusia 21 tahun, mengaku belum mendapatkan respons dari ratusan lamaran pekerjaan yang dikirimkan.

“Saya telah melamar banyak peran,” ungkap Mathur saat mengikuti aksi protes Gen Z di Delhi.

Merespons tekanan publik, Perdana Menteri Narendra Modi merombak jajaran kabinet dengan menunjuk Pralhad Joshi sebagai Menteri Pendidikan baru. Pemerintah juga membentuk tim khusus yang dipimpin pengusaha teknologi Nandan Nilekani guna memperbaiki sistem ujian nasional.

Selain itu, parlemen meresmikan undang-undang anti-kebocoran soal dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Denda finansial sebesar 50 lakh rupee juga diterapkan bagi siapa saja yang terbukti melakukan kecurangan ujian.

Analis ekonomi mengingatkan bahwa lonjakan populasi usia muda di India dapat berubah menjadi beban berat jika tidak diimbangi pembukaan lapangan kerja. Transformasi ekonomi menyeluruh menjadi kunci utama agar potensi demografi negara tersebut tidak terbuang sia-sia.

Krisis ketenagakerjaan di India bermula dari ketidakseimbangan struktural antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja formal. Sejak mengambil alih pemerintahan pada 2014, Perdana Menteri Narendra Modi mengusung agenda besar transformasi manufaktur yang diharapkan mampu menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Namun, laporan ekonomi menunjukkan hampir 45 persen tenaga kerja India masih tertahan di sektor pertanian yang hanya menyumbang 15 hingga 16 persen terhadap PDB negara.

Di sisi lain, ekspansi pendidikan tinggi yang masif menciptakan ledakan jutaan sarjana baru setiap tahun tanpa diimbangi oleh ketersediaan lowongan kerja berorientasi gaji tetap. Penumpukan lulusan ini memicu persaingan tidak sehat pada ujian-ujian seleksi pegawai negeri dan lembaga medis negara sebagai jalur utama menuju kelas menengah. Puncaknya terjadi pada pertengahan 2026, ketika skandal kebocoran dokumen ujian nasional NEET memicu aksi mogok dan demonstrasi Gen Z skala nasional yang mengancam stabilitas politik pemerintah pusat.