- Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan empat poin krusial RUU APBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
- Pemerintah harus menghimpun pendapatan dan mengelola utang secara hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang.
- APBN tahun 2027 wajib berkualitas, tepat sasaran, serta memperkuat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pandangan penting dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027, Puan menjabarkan empat poin krusial yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun postur anggaran.
Puan menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang adil bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari sisi pendapatan hingga belanja.
"DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha," tegas Puan dalam pidatonya.
"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," lanjut Puan.
Selain soal pendapatan dan belanja, Puan memberikan catatan serius mengenai pengelolaan utang negara.
![Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). [ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bay/kye]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/14/72141-sidang-tahunan-mpr-dpr-2026-prabowo-subianto.jpg)
Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal yang diambil saat ini tidak menjadi warisan beban bagi anak cucu di masa depan.
"Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ungkapnya.
Poin keempat yang menjadi sorotan adalah efektivitas dana pusat yang dikirim ke daerah.
Menurutnya, "transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan."
Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan filosofis bahwa keberhasilan sebuah anggaran negara tidak diukur dari megahnya angka-angka di atas kertas, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," pungkasnya.