Prabowo: Bukan Kata Saya, Ini Penilaian S&P soal Ekonomi Indonesia

Suara.com - Lembaga pemeringkat kredit internasional S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Peringkat tersebut disertai outlook stabil pada Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto menilai keputusan S&P menjadi sinyal positif bahwa perekonomian Indonesia masih mendapatkan pengakuan dari dunia internasional di tengah ketidakpastian global.

"Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli, salah satu rating agency internasional yang kesohor S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap pada kategori investment grade," kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, penilaian tersebut penting karena S&P melihat Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat meski perekonomian global menghadapi berbagai tekanan.

Ia mengatakan S&P menilai kebijakan ekonomi makro pemerintah tetap berhati-hati, sementara beban utang Indonesia dinilai relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan peringkat yang setara.

"S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makro berhati-hati dan beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibanding negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, bukan kata saya, ini kata penilaian mereka," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti penilaian S&P terhadap langkah pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, upaya pemerintah memusatkan pengelolaan SDA sekaligus menutup kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan devisa ekspor.

"Mereka juga menilai upaya pemerintah memusatkan pengelolaan SDA dan menutup kebocoran di sektor SDA dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara dan devisa ekspor," kata Prabowo.

Ia juga menyebut peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memperbaiki tata kelola sektor SDA turut mendapat penilaian positif.

Menurut Prabowo, langkah tersebut berpotensi mengurangi praktik underinvoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai dapat menggerus penerimaan negara.

"Mereka nilai secara positif peran Danantara dan potensi PT DSI dalam memberantas praktik-praktik underinvoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya praktik penipuan. Itu dari pandangan pengamat pakar Barat," ujarnya.

Di sisi fiskal, Prabowo menegaskan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas APBN 2026. Ia menyebut inflasi nasional tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat.

Menurut dia, hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara meningkat 18,2%.

"Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan," kata Prabowo.

Pertumbuhan belanja tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

Meski belanja negara tumbuh cukup tinggi, pemerintah masih mampu menjaga defisit APBN pada level 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Juli 2026.

"Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto," ujarnya.