Pembangunan Jangan Cuma Kejar Ekonomi! Pastikan Rakyat di Pelosok Tidak Merasa Jauh dari Negara

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembangunan nasional tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Negara harus memastikan seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan, merasakan manfaat pembangunan serta kehadiran negara.

Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pidato tersebut menjadi pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta nota keuangannya.

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat," harus diterjemahkan tidak hanya sebagai target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

"Tema kebijakan fiskal Tahun 2027, “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat,” harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan; kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," ujar Puan.

Menurut Puan, sejumlah program prioritas pemerintah pada 2027 harus dijalankan sebagai satu kesatuan.

Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.

"Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027—mulai dari kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; Pendidikan; Kesehatan; hilirisasi; infrastruktur dan perumahan; ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan—harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," tegasnya.

Puan turut menekankan pembangunan juga merupakan instrumen untuk menjaga persatuan nasional.

Karena itu, setiap warga negara harus memperoleh hak yang setara atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," jelas Puan.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak meninggalkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan ekonomi.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," pungkasnya.

DPR Diminta Tak Sekadar Kejar Target UU

Dalam kesempatan yang sama, Puan sebelumnya menegaskan DPR tidak boleh mengukur kinerja legislasi hanya berdasarkan jumlah UU yang berhasil disahkan. Kualitas regulasi dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.

Sejak awal masa jabatan DPR periode 2024-2029, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi UU.

Pada masa persidangan kali ini, DPR akan memprioritaskan pembahasan 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

Selain itu, terdapat 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan, termasuk RUU tentang Perampasan Aset yang tengah memasuki proses penjaringan aspirasi publik.

Puan menilai setiap regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara.

DPR juga berkomitmen membuka partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan UU.

Selain fungsi legislasi, DPR akan memperkuat pengawasan terhadap sejumlah isu, mulai dari kasus hukum, kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pengemudi transportasi online, hingga kebakaran hutan dan lahan.

DPR juga akan menyoroti dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan sektor pertanian, tata kelola anggaran, pendidikan nasional, iklim investasi, PHK, serta akses pelayanan BPJS Kesehatan.