Bisnis Mandek, Toko Senjata Kini Jualan Roti Demi Bertahan Hidup

Suara.com - Toko senjata bersejarah di kawasan tua Bangkok kini terpaksa berganti fungsi menjadi usaha kuliner toko roti demi menyambung hidup. Kebijakan pemerintah Thailand yang membekukan izin impor senjata api sejak penembakan massal di pusat perbelanjaan Bangkok tahun 2023 menjadi pemicu utama kebangkrutan sektor ini.

Pemilik Suchart and Friends Gun, Warintorn Boonyachai, memilih memajang roti mentega padat di etalase yang dulunya penuh dengan jajaran pistol dan senapan. Langkah ekstrem memproduksi roti ini diambil sejak lima bulan lalu semata-mata demi menutup gaji para pegawainya yang terancam PHK.

Meskipun harus beralih profesi, Warintorn tetap berharap penuh agar pemerintah segera mencabut pembatasan impor senjata api tersebut. Ia merasa beban operasional dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola usaha roti jauh lebih berat dibandingkan menjual senjata.

"Saya masih memiliki harapan, karena seperti yang saya katakan, menjual senjata tidak sejelas menjual roti," ujar Warintorn Boonyachai dikutip dari Bangkok Post, Selasa (18/8/2026).

Namun, asa para pedagang semakin redup setelah insiden penembakan massal terbaru yang melibatkan remaja 14 tahun kembali mengguncang luar kota Bangkok bulan ini. Pelaku menewaskan sedikitnya tujuh orang di rumah serta sekolahnya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Bagaimana Dampak Kebijakan Baru Pemerintah Terhadap Bisnis Senjata?

Menanggapi tragedi berdarah tersebut, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul langsung mengusulkan rancangan undang-undang baru untuk menghentikan penerbitan izin pembelian dan kepemilikan senjata. Kepolisian setempat juga diperintahkan membekukan proses perpanjangan izin, sehingga menekan ruang gerak penjual maupun pembeli legal.

Tekanan regulasi bertubi-tubi ini membuat aktivitas perdagangan di distrik senjata legendaris Bangkok lumpuh total. Sebuah toko yang telah beroperasi hampir tujuh dekade kini hanya menyisakan dua unit senjata tanpa kepastian kapan bisa dijual.

Presiden Asosiasi Pedagang Senjata Api Thailand, Thititorn Bupparamanee, menyuarakan kritik keras atas langkah drastis yang diambil pemerintah tersebut. Menurutnya, pemblokiran jalur resmi justru berisiko memicu lonjakan transaksi di pasar gelap.

"Mereka tidak menyelesaikan masalah di tempat yang benar, karena jika mereka melakukannya, kejahatan akan berkurang," tegas Thititorn Bupparamanee.

Thititorn menambahkan bahwa penghentian izin bagi warga sipil yang ingin membeli senjata secara sah sama sekali tidak menyentuh akar masalah kriminalitas. Kebijakan ini juga mengancam kelangsungan industri senjata api nasional yang ditaksir bernilai sekitar 2 miliar baht.

Mengapa Tingkat Kepemilikan Senjata di Thailand Sangat Tinggi?

Thailand mencatatkan rekor sebagai negara dengan tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi kedua di Asia setelah Pakistan. Lembaga riset Small Arms Survey pada 2017 memperkirakan terdapat sekitar 10,3 juta pucuk senjata api yang beredar di tengah masyarakat.

Dari total belasan juta senjata tersebut, hanya sekitar 6 juta unit yang terdaftar secara resmi di pemerintah. Sisanya, yakni sekitar 4 juta pucuk senjata, berstatus ilegal atau tidak terdaftar sama sekali.

Maraknya kasus penembakan yang melibatkan fasilitas umum, sekolah, hingga tempat penitipan anak mendorong desakan pengawasan senjata yang lebih ketat dari warga. Seorang ibu dari siswa yang selamat dalam penembakan 7 Agustus lalu mendukung hak kepemilikan senjata namun menuntut pengetatan aturan pembawaan di ruang publik.

"Pasti harus ada pemeriksaan di mana-mana terhadap senjata, karena pisau juga sama menakutkannya," kata ibu korban tersebut.

Kombinasi antara tingginya angka kepemilikan senjata ilegal dan rentetan tragedi penembakan massal kini menempatkan pemerintah Thailand pada posisi dilematis. Di satu sisi pemerintah berupaya keras menekan angka kejahatan, namun di sisi lain kebijakan tersebut memukul rata para pelaku usaha resmi hingga ke ambang kebangkrutan.