- KPK menyita dua unit rumah milik tersangka Bagus Wahyudyono di Surabaya dan Mojokerto pada 16 November 2026.
- KPK menahan Bagus Wahyudyono di Rutan Gedung Merah Putih selama 20 hari terhitung sejak 16 November 2026.
- Kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022 ini menetapkan total 21 tersangka.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik orang kepercayaan Anggota DPR Anwar Sadat, Bagus Wahyudyono (BGS).
Anwar Sadad dan Bagus diketahui berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pihaknya telah menyita dua unit rumah yang berlokasi di Jawa Timur.
“Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS, meliputi: satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya; dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
KPK melakukan penahanan terhadap Bagus untuk 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, 16 November 2026 hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Bagus disebut melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.
Tessa Mahardhika saat menjadi Juru Bicara KPK menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.
“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.
Empat tersangka penerima suap antara lain AS (Anwar Sadad, eks wakil ketua DPRD Jatim); K (Kusnadi, eks Ketua DPRD Jatim); AI (Achmad Iskandar, wakil ketua DPRD Jatim); dan BW (Bagus Wahyudyono, staf sekwan).
Sisanya merupakan tersangka pemberi suap, yaitu sebagai berikut:
- Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)
- Hasanuddin (swasta)
- Mahhud (anggota DPRD)
- Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
- Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
- Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
- Sukar (kepala desa)
- R. A. Wahid Ruslan (swasta)
- Ahmad Heriyadi (swasta)
- Jodi Pradana Putra (swasta)
- Ahmad Jailani (swasta)
- Mashudi (swasta)
- A. Royan (swasta)
- Wawan Kristiawan (swasta)
- Ahmad Affandy (swasta)
- M. Fathullah (swasta)
- Achmad Yahya M. (guru)