Perpres Ojol Diperluas, Tarif Antar Makanan dan Barang Bakal Diatur

Suara.com - Pemerintah memperluas cakupan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transportasi Online atau Perpres Ojol. Tak hanya mengatur layanan angkutan orang, regulasi tersebut nantinya juga mencakup pengantaran barang dan makanan.

Perluasan aturan ini disepakati Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pembahasan finalisasi Perpres Ojol. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menemukan kesepahaman mengenai pembagian kewenangan antar kementerian untuk mendorong kesejahteraan pengemudi ojol sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami hari ini sudah menemukan satu kesepahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden," ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/8/2026).

Maman mengatakan Kementerian UMKM akan segera menyerap aspirasi dari komunitas ojol dan aplikator sebelum aturan tersebut difinalisasi.

Menurutnya, cakupan regulasi perlu diperluas karena ekosistem transportasi online tidak hanya berkaitan dengan pengemudi dan penumpang, tetapi juga pelaku UMKM yang menggunakan platform digital.

"Kita sedikit memperlebar bukan hanya sekedar transportasi orang saja tapi terkait pengantaran barang karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga," jelasnya.

Maman menegaskan pemerintah ingin pengemudi ojol memiliki sumber pendapatan yang lebih luas, tidak semata-mata bergantung pada tarif perjalanan.

"Ini salah satu dasar pertimbangannya dan insyaallah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya," sambungnya.

Tarif Antar Barang dan Makanan Ikut Diatur

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membenarkan bahwa cakupan Perpres Ojol diperluas. Semula, regulasi tersebut dirancang untuk mengatur layanan transportasi orang menggunakan ojek berbasis aplikasi.

Namun, pemerintah kini memasukkan layanan pengantaran makanan dan barang dalam aturan tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang," ungkap Dudy.

Sementara untuk layanan transportasi orang, Dudy mengatakan pemerintah telah menetapkan batas platform fee maksimal 8 persen. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026.

"Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan," katanya.

Adapun pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan akan menjadi bagian yang masih digodok pemerintah.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kementeriannya mendapat mandat untuk menyusun pengaturan layanan tersebut.
Pemerintah akan mencari titik keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan ekosistem usaha yang bergantung pada layanan pengantaran.

"Kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan," tutur Nezar.

Nezar memastikan penyusunan aturan teknis akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk aplikator dan pengemudi ojol.

"Sesuai dengan pesan dari perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi," pungkas Nezar.