Kalimantan Disebut Setengah Neraka, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi kebakaran yang kian tidak terkendali dan telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Daniel memberikan gambaran ekstrem mengenai kondisi di lapangan saat ini yang telah mengancam kesehatan dan perekonomian warga secara masif.

"Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas (hotspot) di Kalimantan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan titik panas tertinggi yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya terpaku pada penyajian data statistik semata.

“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.

Dampak Karhutla dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas pendidikan. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan akibat kepungan kabut asap pekat.

Selain itu, jarak pandang di beberapa titik seperti Banjarbaru dilaporkan hanya tersisa 10 meter, yang memicu terjadinya kecelakaan transportasi darat.

"Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.

Persoalan ini bahkan telah menjadi isu internasional, di mana polusi asap lintas batas menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup dan Singapura mengeluarkan peringatan bagi warganya.

Menanggapi hal itu, Daniel mendesak pengerahan kekuatan penuh di lapangan.

“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.

Selain pemadaman fisik, ia mendorong penggunaan teknologi untuk memanipulasi cuaca sebelum kemarau mencapai titik kulminasi.

"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," kata Daniel.

Daniel turut mengkritik pola mitigasi pemerintah yang dinilai selalu terlambat dalam merespons bencana tahunan ini.

“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” kata dia.

Di tengah keterbatasan penanganan aparat, muncul aksi heroik warga secara mandiri, mulai dari remaja berkostum "Superman" di Palangkaraya hingga kelompok ibu-ibu "The Power of Mama" di Ketapang.

"Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkapnya.

Kendati mengapresiasi, ia tetap mengingatkan aspek keselamatan bagi relawan warga.

“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.

Mengenai penyebab kebakaran, Daniel menuntut tindakan hukum yang keras untuk mencegah terjadinya konflik sosial atau penggunaan hukum adat secara liar akibat kekesalan warga terhadap oknum pembakar lahan.

“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata untuk memperlancar operasional di lapangan, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mengucurkan anggaran yang telah dialokasikan.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," pungkas Daniel.