OTT Rektor Unsoed Bongkar Bobroknya Kampus, Otonomi PTN Tanpa Pengawasan Ketat Jadi Sarang Korupsi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencokok Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sodiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru, Jumat (21/8/2026).

Penangkapan ini memperpanjang daftar hitam skandal rasuah yang terus menggerogoti perguruan tinggi negeri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa praktik korupsi di perguruan tinggi sudah mencapai taraf yang amat memprihatinkan dan merusak ekosistem pendidikan nasional.

"Data Indonesia Corruption Watch 2006-2025 menyebutkan terdapat 60 kasus korupsi di perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp 446,892 miliar dan nilai suap sebesar Rp 4,4 miliar," kata Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/8/2026).

Dari sisi pelaku, dari 60 kasus korupsi di Perguruan Tinggi diduga setidaknya melibatkan 188 pelaku.

Berdasarkan data tersebut, mayoritas pelaku korupsi di perguruan tinggi justru bersumber dari internal kampus itu sendiri, bukan akibat intervensi pihak luar.

Di antaranya adalah 65 pelaku yang merupakan civitas akademika, disusul kemudian 49 pelaku dari pegawai pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas, 30 pihak swasta, 26 pelaku Rektor atau wakil rektor termasuk mantan rektor, 10 pelaku dosen, 4 pelaku pejabat pemerintah daerah maupun pusat, 3 pejabat pembuat komitmen, dan 1 pelaku ketua senat.

"Data di atas menunjukkan bahwa korupsi di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan pihak dari luar kampus seperti swasta, tetapi justru pelaku terbanyaknya disumbang oleh berbagai lapisan dari ekosistem perguruan tinggi itu sendiri," ujarnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang memberikan otonomi luas dan perubahan status pengelolaan keuangan PTN dinilai memicu kerentanan baru jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat.

Nisa menilai kewenangan luas dalam penyelenggaraan jalur mandiri tanpa pengawasan ketat menjadi celah empuk lahirnya transaksi gelap di lingkungan pendidikan tinggi.

Otonomi yang diberikan kepada PTN untuk mengelola keuangan dan mencari sumber pendanaan di luar APBN memang penting bagi keberlanjutan kampus.

"Namun, ketika kebutuhan pendanaan tersebut bertemu dengan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan jalur mandiri, terbuka ruang penyalahgunaan yang sulit diawasi," ungkapnya.

Kelemahan sistemik seperti kuota gaib, tertutupnya penentuan kelulusan, hingga tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang mencekik disinyalir kuat menjadi instrumen utama pemerasan dan penyuapan.

Praktik culas jual-beli kursi ini dinilai mematikan prinsip meritokrasi dan mengorbankan masyarakat kelas menengah yang tidak memiliki modal finansial besar.

"Akibatnya, akses terhadap pendidikan tinggi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh prestasi, melainkan juga oleh kemampuan ekonomi," ujarnya.

Sistem yang korup ini menghancurkan fungsi dasar perguruan tinggi sebagai alat mobilitas sosial dan berubah menjadi arena perampasan hak warga negara atas pendidikan yang adil.

"Ketika jalur masuk perguruan tinggi membuka ruang bagi transaksi, pendidikan kehilangan fungsinya sebagai instrumen mobilitas sosial dan justru mereproduksi ketimpangan," kata dia.

Penangkapan jajaran pimpinan Unsoed ini menjadi penanda runtuhnya moralitas akademis dan kegagalan total perguruan tinggi dalam menjaga nilai integritas.

"Sebab, ketika korupsi terjadi di dalam perguruan tinggi, nilai integritas yang ditanamkan pada mahasiswa menjadi bertolak belakang, mencederai prinsip nilai integritas, dan hilangnya teladan," ucapnya.

Penindakan hukum berupa penangkapan pelaku, kata Nisa, tidak akan pernah cukup apabila tidak diimbangi dengan perombakan total pada sistem tata kelola perguruan tinggi secara mendasar.

Sebagai langkah konkret, transparansi publik, pembentukan sistem pelaporan pelanggaran yang terlindungi, hingga perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik harus segera direalisasikan.

"Berulangnya kasus korupsi pada penerimaan mahasiswa baru dan korupsi di perguruan tinggi tidak bisa hanya berhenti pada ditindak atau ditangkapnya pelaku seperti rektor, wakil rektor, pegawai, dan lain-lain tetapi harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis," pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan dan gratifikasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026).

Keenam tersangka adalah Rektor Unsoed Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono alias Nono.