REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian di Jakarta pada Minggu (23/8/2026) menyatakan belum mengetahui kabar penunjukan Haji Isam oleh Presiden Prabowo untuk koordinasi Karhutla Kalimantan Selatan.
- Pemerintah mengerahkan seluruh unsur negara secara maksimal serta melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026.
- Strategi utama pemerintah menghadapi darurat Karhutla adalah memadamkan serta melokalisir lahan yang terbakar sekaligus mencegah warga melakukan pembakaran baru.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons terkait kabar yang menyebutkan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Tito mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai mandat terhadap Haji Isam tersebut.
namun ia menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah dalam situasi darurat seperti Karhutla merupakan hal yang wajar.
"Saya kurang tahu, tapi kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah, semua stakeholder yang dianggap mampu, termasuk perusahaan-perusahaan sawit, tambang kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk berpartisipasi," kata Tito ditemui di Kawasan JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Meski demikian, Tito memastikan bahwa seluruh unsur negara saat ini tengah bergerak maksimal di bawah komando pemerintah.
Berbagai kementerian dan lembaga telah dikerahkan untuk melakukan tindakan luar biasa (extraordinary).
"Semua unsur bergerak maksimal, Pemda, polri, TNI, kehutanan, Basarnas, BNPB, semua dimaksimalkan, tanya kekurang-kekurangannya apa saja, water bom, ada operasi modifikasi cuaca ada penambahan pasukan, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga menteri PU, diantaranya adalah menteri pertanian , untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI, kemudian juga minta kepada polisi tindak tegas kepada pelaku,karena saya melakukan instruksi Mendagri nomor 1 tahn 2026, yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah bupati, gubernur wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali, kalau kemarin kan ada kecuali, masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali ini kan situasi darurat yang kita juga extra ordinary diskresi harus kita lakukan jangan sampai ada pembakaran baru," tegasnya.
Tito menjelaskan, bahwa aturan larangan membakar lahan kali ini lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru, tidak ada lagi pengecualian demi mencegah munculnya titik api baru di tengah situasi darurat.
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini memaparkan strategi utama pemerintah dalam memutus rantai Karhutla yang kian meluas di sejumlah titik.
"Jadi strategi utama adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk PU, menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru," pungkas Tito.
Diketahui, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, dikabarkan telah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Kabar itu pun ramai jadi pembicaraan di media sosial.
TERPOPULER
