REGIONAL:
- Pimpinan DPR RI menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Senayan pada Senin, 24 Agustus 2026.
- Masyarakat Pati menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan regulasi ketat bagi konten kreator media sosial.
- DPR RI berkomitmen mengawal dan mendampingi tindak lanjut aspirasi terkait keamanan daerah serta penegakan hukum di Pati.
Suara.com - Jajaran pimpinan DPR RI yang terdiri dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menerima audiensi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi masyarakat Pati untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi keamanan daerah hingga tuntutan percepatan regulasi nasional.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kehadiran delegasi yang mewakili berbagai elemen masyarakat tersebut. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk mendampingi tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan.
"Sudah hadir dari 20 sudah 18 yang hadir, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang dari forum komunikasi rakyat Pati dan pada hari ini sudah berkenan untuk bisa bersama-sama berdialog dengan kita, berdiskusikan dengan kita di pagi hari ini," ujar Cucun saat buka pertemuan.
Cucun mengatakan, bahwa DPR RI siap mengawal aspirasi yang disampaikan.
"Dan juga apa yang nanti disampaikan kita akan terus mengawal aspirasi-aspirasi dari bapak ibu sekalian yang disampaikan. Kita akan terus dampingi apa yang ingin segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui DPR," sambungnya.
Mewakili forum, Lukman Hakim, yang juga merupakan Ketua Korwil LBH GP Ansor Jateng-DIY, memaparkan betapa masyarakat Pati merasa terpukul dengan beragam narasi negatif yang berkembang di media sosial selama setahun terakhir.
Ia menekankan bahwa kehadiran delegasi ini merupakan bentuk keresahan kolektif dari ormas dan tokoh masyarakat.
"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun... sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira enggak sesuai yang ada di lapangan," ungkap Lukman Hakim.
Dalam penyampaiannya, Lukman menitikberatkan pada dua poin utama, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta desakan ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Pati.
"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama," tegas Lukman.
Terkait kondisi keamanan di daerah, Lukman menyayangkan adanya kesan pembiaran terhadap aksi-aksi yang dianggap mengganggu ketertiban umum di Pati, seperti kebisingan sound horeg hingga gangguan di kantor DPRD setempat.
"Poin kedua, saya butuh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat untuk mendorong, Pak, para APH yang ada di wilayah kami. Khususnya kepolisian. Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan," ujarnya.
"Beberapa kali kami sampaikan, 'Tolong APH tegas, tolong APH tegas.' Tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi dan itu selalu terjadi. Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati? Kami masyarakat, LSM, ormas, resah, Pak. Resah sekali," sambungnya.
Selain itu, forum juga mendorong adanya regulasi yang lebih ketat bagi konten kreator di media sosial guna membendung hoaks yang merusak citra suatu wilayah.
TERPOPULER
