Benjamin Netanyahu Umumkan Turki Musuh Israel, Sejajar dengan Hizbullah

Suara.com - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menempatkan Turki sebagai episentrum ancaman keamanan baru bagi Israel di tengah panasnya persaingan politik menjelang pemilu. Langkah politik ini kian nyata setelah jet tempur Israel menggempur Pangkalan Udara Abu al-Dahar di Syria bagian utara.

Operasi militer tersebut menyasar wilayah yang diklaim sebagai titik persiapan pengerjaan infrastruktur pertahanan militer Ankara. Manuver udara ini langsung memicu perdebatan sengit mengenai motif sebenarnya dari pemerintah Israel.

Peristiwa ini menandai pergeseran fokus pertahanan Israel yang kini secara terbuka membenturkan kekuatan militernya dengan pengaruh Turki di kawasan. Publik kini mempertanyakan apakah aksi tersebut murni pencegahan bahaya atau sekadar alat pendongkrak suara.

Secara resmi, otoritas pertahanan Israel menegaskan tindakan militer di Syria merupakan langkah krusial yang tidak bisa ditawar. Dikutip dari CNN Internasional, Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim intelijen menemukan rencana pengerjaan alutsista Turki.

Sumber militer Israel menyatakan Ankara berniat menempatkan personel, drone, hingga sistem pertahanan udara di pangkalan tersebut. Kehadiran instalasi militer itu dinilai dapat membatasi ruang gerak udara Israel.

Data intelijen terkait rencana pengerjaan militer Turki tersebut bahkan telah dibagikan kepada pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Syria Ahmed Al-Sharaa. Kedua negara tetangga tersebut sebenarnya sempat menjalin dialog intensif untuk menjaga stabilitas kawasan.

Kepala badan intelijen Mossad Roman Goffman bahkan menggelar pertemuan mendatangkan Menteri Luar Negeri Syria Asaad al-Shaibani di Yordania guna meredam ketegangan. Namun, Turki menolak keras narasi ancaman yang dihembuskan pihak Israel.

Ankara menyebut alasan Israel tidak masuk akal dan menuduh Netanyahu sengaja memicu instabilitas regional demi kepentingan politik pemilu Oktober. Pemerintah Turki menegaskan kerja samanya dengan Syria berlandaskan dasar hukum yang sah.

Di sisi lain, Netanyahu terus melancarkan serangan verbal secara terbuka terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Melalui akun resminya, kantor Perdana Menteri Israel mengecam pimpinan Turki tersebut secara tajam.

Perselisihan kedua pemimpin ini sebenarnya telah berlangsung lama dan kian meruncing sejak pecahnya perang di Gaza, Lebanon, dan Iran. Netanyahu juga secara tegas menentang rencana penjualan pesawat tempur F-35 AS kepada Ankara.

Analis senior keamanan dari surat kabar Haaretz, Amos Harel, menilai ada dua aspek yang berjalan bersamaan dalam peristiwa ini. Menurutnya, potensi ancaman militer Turki dan kepentingan politik domestik Netanyahu sama-sama memiliki peran kuat.

Harel menjelaskan bahwa Netanyahu menerapkan doktrin baru pasca-serangan 2023, yakni menyerang lebih dulu di setiap front pertempuran. Israel sendiri telah menduduki zona penyangga seluas 400 kilometer persegi di Syria sejak jatuhnya rezim Assad pada 2024.

Namun, pengamat dan politisi oposisi menilai momentum gempuran udara ini sangat sarat dengan agenda pemilu. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyindir tindakan pemerintah yang dianggap terlalu mengagungkan serangan militer tersebut.

Kritik lebih keras datang dari Yair Golan yang menyebut operasi militer tersebut sangat provokatif dan membahayakan keselamatan negara. Mantan Perdana Menteri Ehud Barak bahkan menuding Netanyahu sengaja menciptakan krisis untuk menakut-nakuti pemilih.

"Di Timur Tengah, menyerang saat diperlukan itu penting. Namun jika Anda sudah menyerang, tetaplah diam," kata Yair Lapid.

"Sangat berbau niat politik untuk masuk ke pemilu di tengah rangkaian ketegangan keamanan yang dirancang untuk meresahkan publik," kata Ehud Barak.

"Netanyahu dikenal percaya bahwa keadaan darurat keamanan adalah opsi terakhir yang dapat merombak peta politik dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan dalam pemilu ini," kata Amos Harel.

Dengan posisi koalisi Netanyahu yang masih tertinggal dalam berbagai survei, krisis keamanan baru ini dinilai menjadi kartu AS untuk menguasai opini publik. Pembatasan ruang gerak militer di front lain membuat fokus ke arah Syria dan Turki menjadi pilihan pragmatis bagi kampanye Netanyahu.

Eskalasi hubungan antara Israel dan Turki tidak terlepas dari dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Syria pada 2024. Sejak saat itu, peta kekuatan di Syria berubah drastis dengan masuknya berbagai pengaruh negara luar, termasuk Turki yang berupaya menjaga stabilitas batas wilayah perbatasannya. Di saat bersamaan, Israel secara sepihak menguasai wilayah penyangga di dalam teritori Syria guna mencegah ancaman langsung ke wilayahnya.

Persaingan berebut pengaruh ini memuncak ketika perselisihan personal antara Netanyahu dan Erdogan bereskalasi menjadi gesekan militer tak langsung di lapangan. Dengan jadwal Pemilihan Umum Israel yang kian mendekat pada Oktober, isu krisis keamanan nasional dan hadirnya kekuatan militer asing di Syria dimanfaatkan sebagai narasi sentral untuk menggalang dukungan pemilih.