REGIONAL:
- Pengamat politik UMY Zuly Qodir menyatakan gelombang aksi protes di berbagai daerah tidak akan menjatuhkan kepemimpinan nasional.
- Masyarakat mendesak perubahan fundamental berupa reformasi birokrasi, penegakan hukum, serta evaluasi program strategis pemerintah yang tidak sesuai kebutuhan rakyat.
- Wacana percepatan pemilu dinilai hanya sebagai propaganda politik elite dan sulit terwujud tanpa krisis ekstrem.
Suara.com - Gelombang aksi protes masyarakat yang marak terjadi di berbagai daerah belakangan ini dinilai menjadi sinyal kuat dibutuhkannya perombakan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah gelombang protes tersebut, wacana percepatan pemilu mulai mencuat di tengah publik.
Kendati demikian, tekanan publik tersebut diprediksi belum akan berujung pada kejatuhan kepemimpinan nasional sebelum masa jabatannya berakhir.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menegaskan bahwa letupan aksi demonstrasi yang sudah atau sedang direncanakan dalam waktu dekat belum mengarah pada skenario pergantian presiden dan wakil presiden di tengah jalan.
Menurutnya, percepatan pemilu merupakan hal yang sulit terwujud tanpa adanya krisis atau insiden politik yang ekstrem.
"Beberapa aksi atau gerakan rakyat yang belakangan ini selalu ada di berbagai daerah menandakan bahwa memang Indonesia perlu ada perubahan yang sifatnya fundamental," kata Zuly kepada Suara.com, Rabu (26/8/2026).
Disampaikan Zuly, bahwa perubahan fundamental yang mendesak saat ini lebih mengarah pada reformasi sistemik dan struktural di birokrasi pemerintahan bukan pergantian pucuk pimpinan nasional.
Reformasi tersebut mencakup perombakan pejabat bermasalah di kementerian hingga revisi regulasi yang menindas agar lebih berpihak pada aspirasi rakyat.
Ia menyoroti agenda riil yang disuarakan masyarakat melalui gelombang protes, mulai dari ketegasan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga evaluasi total terhadap berbagai program strategis pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
"Evaluasi beberapa kebijakan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat banyak itu harus dilakukan, tidak perlu lagi menunggu terlalu lama," ujarnya.
Terkait manuver dan wacana percepatan pemilu, Zuly memandangnya tak lebih dari sekadar propaganda dan perang urat syaraf (psywar) antar-faksi politik. Narasi semacam ini dinilai sengaja dilemparkan untuk menguji dinamika kekuatan di tingkat elite.
"Sebagai sebuah psywar dari lawan politik, tentu saja dia berhak mengatakan untuk menyegerakan pemilu dipercepat, itu bisa saja," tuturnya.
Namun ia meragukan kapasitas konsolidasi figur politik seperti Joko Widodo (Jokowi) untuk menggerakkan mobilisasi massa secara masif hingga mampu menumbangkan rezim berjalan. Menurut analisisnya, daya tekan dan lanskap politik saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosiologis pada krisis 1998.
"Cuma apakah betul bahwa Jokowi memiliki kekuatan yang demikian hebat sehingga dia akan bisa menggerakkan seluruh warga negara atau seluruh warga masyarakat atau sebagian besar warga masyarakat untuk melakukan gerakan menurunkan Prabowo dan sekaligus anaknya?" ucapnya
"Sekalipun dia memiliki koneksi, menurut saya kekuatannya masih belum seperti yang terjadi pada 1998," imbuhnya.
Selain masalah konstelasi massa, ia menekankan rumitnya konsekuensi hukum dan kelembagaan jika pemilu dipaksakan maju. Mekanisme suksesi yang berpotensi memicu kegaduhan baru.
"Apakah hanya diturunkan satu saja, wakilnya tidak? Apakah nanti otomatis wakilnya jadi presiden? Tentu orang akan ribut lagi," ujarnya.
Ditambahkan Zuly, bahwa keberagaman faksi serta peta dukungan dan penolakan publik terhadap para elite saat ini membuat skenario percepatan pemilu menjadi kalkulasi yang tidak realistis.
"Aksi akan tetap berjalan, tetapi untuk menyegerakan pemilu agaknya terlalu berlebihan," tandasnya.
TERPOPULER
