Sudah Bukan Waktunya Berharap ke DPR! Parlemen Kini Hanya Tameng Prabowo

Suara.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) memilih ikut aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta alih-alih bergabung dengan massa demo di Gedung DPR RI. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN Dimas Rafi’i menyebut pihaknya tak lagi memandang DPR sebagai tempat yang tepat untuk menyandarkan perjuangan dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

“Ini pendirian politiknya FMN dan aliansinya. Kita sudah bersepakat, FMN teguh pendirian bahwa sudah bukan waktu dan tempatnya lagi kita menyandarkan perjuangan ini ke DPR,” kata Dimas saat ditemui Suara.com usai aksi Kamisan, Kamis (27/8/2026).

Pada hari yang sama, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan sejumlah elemen lainnya menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Namun, FMN memilih memusatkan aksinya di depan Istana.

Menurut Dimas, DPR saat ini tidak cukup efektif menjadi tujuan utama penyampaian aspirasi.

Ia bahkan menyebut parlemen telah menjadi “tameng hidup” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena mayoritas kekuatan partai politik berada dalam konsolidasi pemerintahan.

“DPR saat ini tameng hidup dari pemerintahan Prabowo melalui mesin politiknya, partai politik elektoralnya yang sebagian besar di bawah konsolidasi Prabowo. Jadi percuma,” ujarnya.

Karena itu, FMN memilih datang langsung ke pusat pemerintahan. Mereka ingin menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung kepada Presiden Prabowo tanpa melalui perantara.

“Soal isu kenapa memilih di sini karena kita mau menyampaikan tuntutan dan aspirasi terhadap Presiden Prabowo itu tanpa perantara,” kata Dimas.

Dimas menambahkan, keputusan FMN tidak bergabung dalam aksi di DPR juga berkaitan dengan prioritas tuntutan yang ingin mereka suarakan. Menurutnya, FMN memilih fokus pada isu-isu yang dianggap paling mendesak.

“Yang lain bukan nggak perlu dilakukan, tapi ada prioritas yang dilakukan FMN untuk diselesaikan,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemilihan Istana sebagai lokasi aksi juga dimaksudkan untuk menunjukkan pihak yang dinilai FMN harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang mereka soroti.

“Kita ingin menyampaikan kalau siapa yang bertanggung jawab semua situasi ini, ya pemerintah pusat,” pungkasnya.

Reporter: Agustin Dwi Anggraini