REGIONAL:
- Tim kuasa hukum melaporkan PT Didi Max Berjangka ke Bappebti atas dugaan manipulasi transaksi yang merugikan nasabah.
- Nasabah dengan inisial ZNB mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp23 miliar akibat anomali eksekusi harga pada platform.
- Kuasa hukum mendesak Bappebti melakukan audit forensik sistem pialang serta memberikan sanksi administratif jika terbukti melanggar.
Saat itu, nilai ekuitas yang sebelumnya sekitar USD337.000 disebut turun menjadi sekitar USD317.000.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar USD20.000 yang menurut kuasa hukum belum mendapatkan rincian maupun dasar perhitungan yang jelas dari pihak pialang.
"Berdasarkan aturan komisi resmi, total fee transaksi sebanyak 89 lot seharusnya hanya memotong dana sebesar USD2.670. Namun faktanya, terdapat pemotongan modal hingga USD20.000 yang tidak memiliki rincian dan dasar perhitungan yang jelas dari pihak pialang," tegas Ulil.
Nasabah Klaim Kerugian Mencapai Rp23 Miliar
Pihak kuasa hukum menyebut persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil.
Nasabah juga disebut mengalami kehilangan potensi keuntungan karena strategi perdagangan yang telah disiapkan terganggu setelah munculnya dugaan kejanggalan tersebut.
Atas dasar itu, korban melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan dengan nilai total USD1.645.600 atau sekitar Rp23 miliar.
Mereka meminta Bappebti memfasilitasi penyelesaian perkara sekaligus pengembalian kerugian yang diklaim dialami nasabah.
Minta Bappebti Audit Sistem Didimax
Selain meminta penyelesaian dan ganti rugi, kuasa hukum juga mendesak Bappebti melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi serta instrumen transaksi PT Didi Max Berjangka.
Mereka meminta dilakukan audit forensik untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran atau manipulasi dalam proses eksekusi transaksi yang dipersoalkan.
Pihak korban juga meminta Bappebti memberikan sanksi administratif apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.
Sanksi yang diminta antara lain pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional pialang.
"Kami berharap Bappebti dapat memproses aduan ini secara transparan demi memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya korban-korban baru di tengah masyarakat," kata Ahmad Ulil Aedi.
TERPOPULER