Benjamin Netanyahu Sebut Negara Walk Out di Sidang PBB Pengecut, Termasuk Indonesia

Suara.com - Aksi brutal kecaman diplomatik mewarnai panggung dunia saat puluhan delegasi negara melangkah keluar meninggalkan Sidang Majelis Umum PBB. Sikap tegas tersebut meledak di New York usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan gempuran retorika tajam ke arah sekutu maupun rival geopolitiknya.

Momen panas ini dimanfaatkan sang Perdana Menteri untuk memoles citra politiknya yang sedang berada di tengah pusaran kampanye pemilu domestik. Tanpa ragu, ia menargetkan para pemimpin Iran, Wali Kota New York, hingga negara mitranya seperti Inggris, Perancis, serta Turkiye.

Cemoohan beruntun meramaikan aksi angkat kaki para utusan diplomasi saat pidato berlangsung. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sorak-sorai tim pendukung Netanyahu yang langsung memaksa pimpinan sidang menyerukan ketertiban ruangan.

"Jika ada pengecut moral lain yang belum meninggalkan ruangan ini, silakan lakukan sekarang," ujar Netanyahu kepada para utusan yang beranjak meninggalkannya, dikutip dari AFP.

Usai melontarkan pidato keras tersebut, pimpinan Israel ini langsung pulang tanpa agenda pertemuan dengan jajaran pejabat tinggi Amerika Serikat.

Serangan verbal Netanyahu merembet hingga ranah lokal New York dengan menyasar Wali Kota Zohran Mamdani. Ia secara terbuka menuding politikus tersebut memicu ketakutan bagi komunitas Yahudi di wilayahnya.

"Sejak Anda terpilih sebagai wali kota di kota ini, banyak orang Yahudi tidak lagi merasa aman," klaim Netanyahu.

Tudingan keras itu berakar dari gertakan Mamdani yang sebelumnya menyatakan siap mengeksekusi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Netanyahu. Meski pada akhirnya, wali kota muslim pertama di New York tersebut mengaku berada di luar batas kewenangan hukum untuk bertindak.

Mamdani lantas membalas tuduhan tersebut dengan menyebut narasi sang Perdana Menteri sekadar karangan belaka. Ia menegaskan bahwa retorika tersebut sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari krisis kemanusiaan.

"Netanyahu menggunakan pidatonya untuk mengulangi kebohongan tak berdasar yang bertujuan menutupi genosida yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina," ujar wali kota muslim pertama di kota berjuluk Big Apple itu.

Latar belakang perselisihan ini berpangkal dari keputusan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag pada tahun 2024. Lembaga hukum internasional itu menemukan bukti kuat keterlibatan Netanyahu dalam kejahatan perang di Gaza pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Meskipun Netanyahu membantah seluruh tuduhan tersebut, status hukum tersebut memicu sentimen global dan tekanan diplomasi dari berbagai penjuru dunia. Eskalasi politik ini terus bergulir seiring dengan memanasnya persaingan pemilu di internal Israel menuju pemungutan suara pada 27 Oktober 2026.