Pemerintah Dinilai Biayai Bencana, Anggaran Pemicu Deforestasi Jauh Melampaui Dana Mitigasi

Suara.com - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Milda Irhamni menyoroti kebijakan pembangunan nasional dan alokasi anggaran belanja negara yang dinilai makin memperbesar potensi bencana ekologis.

Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program-program pemicu kerusakan lingkungan dan deforestasi tercatat jauh lebih besar ketimbang alokasi dana untuk upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

"Jadi, anggaran untuk melakukan menambah resiko bencananya lebih besar daripada anggaran untuk mengurangi bencana. Jadi dari situ aja terlihat ketidakseriusan pemerintah dalam proses mitigasi bencana," kata Milda dalam acara yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bertajuk '1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi' di FEB UGM, Jumat (25/9/2026).

Milda menyayangkan orientasi pembangunan nasional yang kerap memisahkan isu lingkungan dari indikator keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Kebijakan yang memperbesar risiko bencana ekologis, seperti perluasan megaproyek food estate, dinilai sebagai salah satu bentuk pengabaian atas daya dukung lingkungan demi kepentingan jangka pendek.

"Kita mulai perlu melihat bahwa lingkungan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang bisa kita ekstraksi, tapi itu sebagai sesuatu yang penting untuk survival-nya kita," tandasnya

Data ketimpangan alokasi belanja tersebut tecermin dari perbandingan porsi APBN. Pagu awal anggaran penanggulangan bencana nasional sempat turun ean berada di angka Rp491 miliar.

Meski akhirnya pemerintah menaikkan total alokasi dan instrumen pendanaan kebencanaan menjadi sekitar Rp1,1 triliun. Masih dengan tambahan usulan Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp5,67 triliun dari BNPB.

Keputusan menaikkan anggaran itu pun dilakukan akibat maraknya insiden bencana melanda Indonesia belakangan. Namun angka itu tetap tidak sebanding dengan pembiayaan program penyumbang deforestasi.

"Food estate saat ini anggarannya sekitar Rp24 triliun, sedangkan penanggulangan bencana terakhir pagunya awalnya mungkin sekitar Rp500 miliar, sekarang sudah naik sekitar sekitar Rp6 triliun, masih seperempat dari anggaran food estate," kata PhD Candidate GRIPS, Ega Kurnia Yazid.

Ega menekankan bahwa akumulasi dari keabaian terhadap tata kelola lingkungan dan lonjakan angka deforestasi telah mentransformasi fenomena alam menjadi bencana buatan manusia (man-made disaster).

Dampak kegagalan mitigasi tersebut berpotensi memicu kerentanan sosial-ekonomi yang lebih luas. Termasuk meningkatnya kekerasan kolektif dan gejolak ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah.

"Pemerintah selalu mengedepankan jargon-jargon pembangunan ekonomi 8 persen tapi 8 persen itu buat siapa? Yang kita justru ingin dorongkan adalah beyond GDP 8 persen itu harus terdistribusi. Tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi sebisa mungkin seluruh elemen masyarakat merasakan 8 persen ini," tuturnya.

Untuk menghentikan tingkat kerentanan yang makin parah, tata kelola anggaran penanggulangan bencana didorong agar tidak sekadar bersifat reaktif saat bencana terjadi.

Pemerintah dituntut melakukan realokasi APBN yang berorientasi pada mitigasi risiko, pemanfaatan riset dan teknologi pemantauan, serta integrasi isu lingkungan ke dalam key performance indicator (KPI) pembangunan nasional.

"Itu menjadi catatan penting bahwa sebenarnya negara kita ini semakin rentan dengan sudah diingatkannya tentang ancaman El Nino oleh saintis. Harusnya kita semakin preventif ya, semakin bisa memitigasi risiko-risiko tersebut dari peringatan-peringatan saintis. Namun, ternyata semangat itu tidak terefleksikan dari realokasi atau alokasi anggaran yang terefleksikan di APBN kita," tandasnya.