Gagasan Sri Harjono: Tinggalkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Fokus Lapangan Kerja Formal

Suara.com - Ketergantungan pemerintah pada angka pertumbuhan ekonomi makro dinilai gagal menghadirkan kesejahteraan nyata serta tidak sejalan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Pemerintah didesak untuk membenahi pendekatan pembangunan dan berintervensi langsung dalam penciptaan lapangan kerja yang layak.

Kritik mendalam tersebut disampaikan oleh mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2020–2023, Sri Harjono, saat meluncurkan buku terbarunya berjudul “Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara” di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).

Harjono memaparkan bahwa dari 3 hingga 3,5 juta lulusan baru tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini hanya mampu menyerap sekitar 1 juta pekerja ke sektor formal.

“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” tegas Harjono dalam orasi ilmiahnya.

Kondisi ini mengakibatkan sekitar 58 persen pekerja Indonesia terjebak di sektor informal yang rentan dan tanpa kepastian masa depan. Harjono menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud jika mereka terserap di sektor formal yang menawarkan kejelasan kontrak, gaji tetap, dan jaminan sosial.

Guna mengatasi persoalan ini, Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara tersebut menawarkan peta jalan baru dengan target menyerap minimal 70 persen pekerja Indonesia ke sektor formal pada 2045, khususnya bagi Generasi Z. Untuk mencapai target tersebut, ia merumuskan dua strategi utama: transformasi sektor pertanian secara luas dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.

"Setiap tahun ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja muda kita, termasuk Gen Z, yang terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan dan jaminan sosial. Pemerintah tidak boleh menyerahkan penciptaan lapangan kerja ke mekanisme pasar semata," ujar Harjono.

Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna. Ia memperingatkan risiko middle income trap (jebakan pendapatan menengah) apabila Indonesia terus bertumpu pada sektor konsumsi dan informal tanpa dibarengi reindustrialisasi dan inovasi teknologi.

Prof. Hadna menyoroti angka pengangguran terbuka usia produktif (15–19 tahun) yang telah menyentuh 23 persen, yang diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan dasar berdasarkan standar global (PISA).

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” terang Prof. Hadna.