BPDP Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan untuk Perkuat Industri Pangan

Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan untuk memperkuat industri pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan tersebut meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Pengembangan hilirisasi diarahkan tidak hanya pada pengolahan bahan mentah, tetapi juga mencakup riset, inovasi, diversifikasi produk, hingga penguatan pasar.

Perwakilan Kementerian Perindustrian dalam Komite Pangan dan Hilirisasi BPDP, Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan hilirisasi perlu menjadi bagian dari transformasi struktur ekonomi.

“Hilirisasi merupakan bagian dari transformasi struktur ekonomi, bukan sekadar pengolahan bahan mentah,” ujar Merrijantij.

Menurut dia, pengembangan hilirisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu, pemenuhan mutu dan kontinuitas bahan baku, diversifikasi produk, riset dan inovasi, hingga penguatan industri, keberlanjutan, pasar, dan investasi.

Tantangan Sawit, Kakao, dan Kelapa

Pada komoditas sawit, pengembangan produk hilir terus diarahkan untuk memperluas jenis produk yang memiliki nilai tambah. Jumlah produk hilir sawit ditargetkan meningkat dari 208 jenis pada 2025 menjadi 250 produk pada 2029.

Sementara pada kakao, salah satu persoalan yang masih dihadapi berada di sektor hulu. Sebanyak 67 persen tanaman kakao disebut berada dalam kondisi tua atau tidak menghasilkan sehingga berdampak terhadap produktivitas dan ketersediaan bahan baku.

Kondisi berbeda juga terjadi pada komoditas kelapa. Sebanyak 99,09 persen kebun kelapa merupakan perkebunan rakyat. Di sisi lain, ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan masih menjadi tantangan karena sebagian produk kelapa masih diekspor dalam bentuk kelapa bulat, kopra, dan crude coconut oil (CCNO).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan dari sisi hulu hingga hilir agar komoditas perkebunan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Riset Perlu Menghasilkan Nilai Tambah

Ketua Bidang Riset dan Pengembangan GAPKI sekaligus anggota Komite Pangan dan Hilirisasi BPDP, Dwi Asmono, mengatakan riset dan inovasi dalam hilirisasi perlu diarahkan pada penciptaan nilai.

“Pertanyaan kuncinya kini bukan seberapa banyak yang dapat diproduksi, melainkan seberapa besar nilai yang dapat diciptakan dari setiap hektare, setiap ton, dan setiap aliran biomassa,” kata Dwi.

Menurut Dwi, pengembangan inovasi perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta persoalan yang hendak diselesaikan. Aspek keekonomian, pasar, peluang peningkatan skala, hingga keberlanjutan setelah pendanaan juga perlu diperhitungkan.

Ia juga mendorong pengusul inovasi membangun konsorsium yang melibatkan calon pengguna teknologi. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti pada tahap pengembangan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan menjadi produk atau usaha.

BPDP Buka Program Pangan dan Hilirisasi

Untuk mendukung pengembangan tersebut, BPDP membuka Call for Proposal Program Pangan dan Hilirisasi Tahun 2026.

Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar, mengatakan program ini dapat diikuti badan usaha, termasuk koperasi dan UMKM, asosiasi atau organisasi profesi di bidang perkebunan, serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Pengusul wajib memenuhi sejumlah persyaratan khusus, antara lain memiliki Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) minimal 7, prastudi kelayakan dan/atau Business Model Canvas, serta mitra hilirisasi.

Proposal akan dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, nilai tambah dan daya saing dengan bobot 50 persen, kelayakan teknis 25 persen, kelengkapan dan kesiapan 15 persen, serta relevansi program 10 persen.

Batas akhir pengajuan proposal ditetapkan pada 30 Oktober 2026. Seleksi administrasi berlangsung pada 1–14 November 2026, dilanjutkan seleksi substantif pada 14 November–5 Desember 2026 dan tahap presentasi sebelum hasil diumumkan pada Desember 2026.