Kasus Keracunan hingga Masalah Fiskal, Sosiolog UGM Desak MBG Dihentikan Sementara

Suara.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membenahi tata kelola. Kasus keracunan, persoalan fiskal daerah, hingga keluhan publik dinilainya menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Desakan itu disampaikan Arie menanggapi uji coba model prasmanan MBG di 60 dapur yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Arie, perubahan metode penyajian tidak cukup jika pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar dalam tata kelola dan manajemen program.

"MBG harusnya dipause dulu, ini persoalan perbaikan tata kelola," kata Arie, Jumat (9/10/2026).

Arie menilai pemerintah tidak seharusnya mempertahankan kebijakan hanya demi menjaga gengsi ketika berbagai persoalan muncul dalam pelaksanaannya. Evaluasi perlu dilakukan agar program yang ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi tidak justru menimbulkan risiko berkepanjangan.

"Tolong lah MBG diperbaiki. Dengan cara apa? Menghentikan dulu untuk kemudian memperbaiki atau apapun itu, harus ada perbaikan," ujarnya.

Menurut Arie, kritik terhadap MBG tidak semestinya dipandang sebagai penolakan terhadap tujuan program. Sebaliknya, pemerintah perlu menjadikan kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan publik, terutama ketika pelaksanaannya dinilai membawa dampak negatif.

"Jangan pernah merasa bahwa kalau kebijakan dikritik itu seolah-olah gak suka gitu, tapi harus dibaca ini adalah bagian dari cara kita memperbaiki kebijakan, bukan soal enggak suka pada kebijakan," tuturnya.

Arie menilai respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat sejauh ini belum serius. Persoalan pengangguran, ketimpangan, ketidakpercayaan publik, hingga penegakan hukum disebut menunjukkan perlunya koreksi kebijakan yang lebih mendasar.

Ia meminta para menteri menyampaikan kondisi riil masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi.

Menurut Arie, informasi yang disampaikan kepada presiden harus mencerminkan persoalan di lapangan, bukan sekadar laporan yang berpotensi menutupi masalah.

"Jangan sampai cerita realitas itu tidak sampai ke presiden. Atau bisa jadi memang tidak punya sensitivitas soal itu," ungkapnya.