Dari Pelantang ke Telinga Istana, Ujian Baru Komunikasi Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto ingin komunikasi pemerintah tidak hanya menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga membawa suara masyarakat kembali ke pusat kekuasaan.

Arahan ini menjadi tantangan baru bagi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), yang selama ini berperan menyelaraskan dan menyampaikan pesan pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, ketika keduanya baru dilantik di Istana Negara.

Mengutip dari ANTARA, Prabowo meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana dan menjelaskan pemikiran di balik setiap kebijakan.

Bakom juga diminta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, lalu meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Presiden.

Dalam serah terima jabatan, Syahganda merangkum mandat tersebut sebagai upaya memastikan program pemerintah dipahami masyarakat hingga lapisan terbawah sekaligus membawa persoalan masyarakat sampai ke telinga Presiden.

Dua tugas itu menandai tantangan yang lebih luas daripada sekadar memperbaiki penyampaian informasi.

Bukan sekadar menyampaikan pesan

Perjalanan lembaga komunikasi di lingkar Istana menunjukkan bahwa penyelarasan pesan menjadi salah satu fungsi utamanya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO) kemudian ditransformasi menjadi Bakom pada 17 September 2025. Fokusnya bergeser pada sinkronisasi komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar pesan yang disampaikan tidak tumpang tindih.

Di bawah kepemimpinan Muhammad Qodari, Bakom juga menyusun narasi utama dua tahun pemerintahan dengan tema transformasi bangsa.

Fungsi tersebut tetap diperlukan. Namun, konsistensi pesan tidak otomatis menjawab persoalan masyarakat. Publik mungkin memahami tujuan suatu program, tetapi tetap menghadapi masalah dalam pelaksanaannya.

Karena itu, arahan Prabowo menambahkan dimensi lain dalam komunikasi pemerintah: mendengarkan dan meneruskan kritik.

Keluhan masyarakat tidak selalu muncul karena kurangnya informasi. Ada pula persoalan yang membutuhkan evaluasi kebijakan, bukan sekadar penjelasan tambahan.

Menguji keterbukaan pemerintah

Pada peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Juli 2026, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik, meski membedakan kritik dari caci maki dan fitnah.

Kini, keterbukaan terhadap kritik menghadapi ujian yang lebih konkret. Apakah masukan masyarakat benar-benar sampai kepada pejabat yang berwenang? Apakah persoalan yang ditemukan mendapat tanggapan dan tindak lanjut?

Bakom memang bukan lembaga yang menggantikan kewenangan kementerian atau lembaga teknis. Namun, perannya sebagai penghubung komunikasi membuat ketepatan penerusan informasi menjadi penting.

Birokrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang melewati banyak tahapan berisiko kehilangan konteks atau urgensinya sebelum sampai kepada pengambil keputusan.

Karena itu, tugas mendengarkan tidak cukup dimaknai sebagai mengumpulkan keluhan. Persoalan yang disampaikan masyarakat harus dipahami, diteruskan kepada pihak yang berwenang, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Keberhasilan Bakom pada akhirnya tidak cukup diukur dari seberapa luas pesan pemerintah menjangkau publik. Ukuran lainnya adalah apakah suara masyarakat mampu memengaruhi evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Pelantang tetap dibutuhkan agar pemerintah dapat menjelaskan keputusan secara terbuka. Namun, komunikasi baru menjadi dua arah ketika pemerintah juga bersedia mendengar informasi yang tidak selalu sejalan dengan narasi resminya.

Tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya membuat masyarakat memahami pemerintah, melainkan juga memastikan pemerintah memahami persoalan masyarakat.