Komunikasi Pemerintah Prabowo Kena Kritik: Menteri Kerap Blunder, Narasi Tak Sinkron!

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum efektif.

Ego sektoral di lingkungan kabinet disebut membuat pesan antarkementerian tidak selaras, sementara pernyataan sejumlah pejabat justru memicu polemik di ruang publik.

"Di awal pemerintahan, terjadi banyak ketidaksinkronan narasi antar pembantu presiden. Beberapa menteri atau kepala lembaga sering melontarkan pernyataan yang tidak terkoordinasi (blunder) atau salah memilih diksi, yang akhirnya memicu polemik publik," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Menurut Jamiluddin, persoalan tersebut bukan sekadar soal pernyataan menteri yang saling bertentangan.

Komunikasi pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan belum tentu menjawab persoalan yang dirasakan publik.

Presiden Prabowo disebut menginginkan komunikasi pemerintah dikelola secara institusional melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Lembaga ini diharapkan dapat menyelaraskan pesan antarkementerian sekaligus menjadi jembatan dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, Jamiluddin menilai upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan. Ia menyoroti kebiasaan Prabowo menyampaikan pidato secara spontan, terkadang tanpa naskah, yang berisiko memunculkan penafsiran berbeda.

"Akibat kebiasaan menyampaikan pidato secara spontan atau emosional tanpa skrip, beberapa pernyataan Prabowo terkadang dinilai kurang didukung data statistik yang solid. Pernyataan impulsif ini rentan disalahartikan atau digoreng oleh kelompok pengkritik," ujarnya.

Jamiluddin juga mengingatkan adanya jarak antara narasi optimisme pemerintah dan kondisi yang dialami masyarakat.

Klaim keberhasilan, menurutnya, dapat memantik kritik apabila tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, terutama ketika daya beli masyarakat masih tertekan.

"Jika komunikasi hanya fokus pada klaim keberhasilan sementara daya beli masyarakat tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik bisa saja menilai klaim keberhasilan itu hanya isapan jempol," ujar Jamiluddin.

Ia menilai persoalan komunikasi turut dipengaruhi pendekatan pemerintah yang pada awalnya lebih berfokus pada pekerjaan teknis. Pemerintah dianggap berasumsi bahwa hasil kerja yang baik akan dengan sendirinya membangun kepercayaan publik, tanpa perlu disertai penjelasan yang memadai.

Pendekatan tersebut, menurut Jamiluddin, sempat membuat hubungan komunikasi pemerintah dengan media massa dan jurnalis menjadi renggang.

Dampaknya, informasi mengenai kebijakan pemerintah berisiko tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Karena itu, ia menilai perbaikan komunikasi tidak cukup dilakukan dengan menyelaraskan pernyataan antarkementerian dan lembaga. Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan agar komunikasi tidak hanya berjalan satu arah dari pusat ke masyarakat.

"Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya harus sama-sama menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down. Pendekatan komunikasi ini harus didukung adanya sistem komunikasi nasional," tuturnya.

Jamiluddin menjelaskan, sistem komunikasi nasional diperlukan untuk menghubungkan pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan.

"Sistem komunikasi nasional itu diperlukan untuk mengalirkan pesan dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Kalau sistem komunikasi ditata dengan baik, barulah Bakom dapat mengorkestasi pesan sehingga komunikasi publik dapat berjalan dua arah," pungkasnya.