REGIONAL:
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi sebaran asap karhutla pada Senin, 19 Oktober 2026.
- Gubernur DKI Jakarta menyiagakan 367 fasilitas kesehatan guna menangani potensi gangguan pernapasan warga secara sigap.
- Pemerintah mengaktifkan penyemprotan water mist serta memantau kualitas udara secara real-time demi melindungi kesehatan masyarakat.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi dampak sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (19/10/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau lewat citra satelit Himawari bahwa asap dari Sumatera dan Kalimantan sempat melintas di atas Jabodetabek pada Jumat (16/10/2026).
Asap itu berada di lapisan atmosfer tinggi, sehingga tidak serta-merta memengaruhi kualitas udara yang dihirup warga.
Pemantauan terkini bahkan menunjukkan sebaran asap mulai bergerak menjauh dari Jawa bagian barat, termasuk Jabodetabek, seiring berubahnya pola angin.
Meski begitu, Pemprov DKI tetap waspada karena kualitas udara Jakarta juga dipengaruhi emisi transportasi, emisi industri, dan musim kemarau.
Beberapa titik pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Jakarta masih berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, dengan partikulat halus PM2.5 sebagai parameter kritis.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan kesiapsiagaan penuh fasilitas kesehatan untuk menangani potensi gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Fasilitas yang disiagakan terdiri atas 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu, sehingga totalnya 367 fasilitas.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan seluruh fasilitas itu agar warga yang membutuhkan dapat dilayani dengan sigap.
Untuk menekan polutan, Pemprov DKI mengaktifkan penyemprotan water mist (kabut air) yang terpasang pada 179 perangkat di 145 gedung.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga disiapkan sebagai opsi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
Pemprov DKI pun memantau kualitas udara secara real-time melalui stasiun pemantau, sensor emisi, dan koordinasi dengan BMKG, BPBD DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Jika kualitas udara memburuk signifikan berdasarkan data resmi, Pemprov DKI akan menerapkan opsi lanjutan sesuai kebutuhan.
Opsi itu meliputi rekomendasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, pembatasan aktivitas luar ruangan bagi kelompok rentan, dan imbauan penggunaan masker.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan pesan kepada warga di tengah kekhawatiran soal kualitas udara.
TERPOPULER