REGIONAL:
- Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyebut pertimbangan MK soal ijazah Gibran sebagai atraksi politik.
- Ali menilai MK tetap memeriksa permohonan tanpa legal standing demi menciptakan kegaduhan untuk mendegradasi Wakil Presiden.
- Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyatakan gelombang isu tersebut merupakan bagian dari skenario operasi politik yang sistematis.
Suara.com - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, memberikan tanggapan keras terkait pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai langkah MK dalam menagani perkara tersebut sebagai bentuk atraksi politik.
"Kalau saya bilang itu atraksi politik Mahkamah Konstitusi," tegas Ahmad Ali di Kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/20/2026).
Ali menyetujui pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menilai polemik ini memicu kegaduhan yang sengaja diciptakan untuk menyudutkan posisi Wakil Presiden.
![Kolase foto Gibran Rakabuming Raka (kiri), Jokowi dan Kaesang Pangarep (kanan). [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/05/53330-kolase-jokowi-gibran-rakabuming-kaesang-pangarep.jpg)
"Pada akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa itu adalah operasi politik. Memang sengaja membuat kegaduhan untuk mendegradasi Mas Wapres," ujarnya.
Ia mempertanyakan langkah MK yang tetap mendalami pokok pertimbangan padahal sejak awal permohonan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
"Sesuatu hal yang sejak awal diketahui bahwa yang bersangkutan tidak punya legal standing, tapi masih kegenitan untuk masuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang pada akhirnya membuat kegaduhan," kritik Ali.
Ali menegaskan, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima tidak bersifat mengikat dan hanya sebatas drama.
"Pertimbangan-pertimbangan itu kan bukan putusan yang mengikat. Itu hanya drama politik yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya," tambahnya.
Secara khusus, Ali juga menyoroti keterlibatan Hakim MK Arsul Sani dan memintanya untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
"Kita minta Arsul Sani untuk bicara. Menurut keterangan Ketua KPU kemarin, dia menjadi bagian dari panja penyusunan PKPU itu. Jangan bersembunyi di balik jubahnya, seakan-akan menjadi orang suci di Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Ia pun menyayangkan prosedur pemeriksaan di MK yang dinilainya melompati tahapan lazim demi motif tertentu.
"Jadi atraksi politik yang memang sengaja dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan politik," pungkasnya.
Respons Jokowi
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini gelombang isu ijazah serta wacana pemakzulan anaknya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil dari skenario operasi politik.
Langkah sistematis ini dinilai sengaja dirancang guna menggerogoti kredibilitas figur publik tertentu di tengah dinamika politik nasional.
"Ya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," terangnya saat ditemui, Jumat (16/10/2026).
Meski demikian, Jokowi tidak mempermasalahkan itu. Jokowi pun bersikap santai adanya tudingan ijazah palsu.
TERPOPULER