-
18:10 WIBMK: Polisi Hentikan Pengendara di Tengah Jalan dan Periksa Identitas Konstitusional
Polri berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
Selengkapnya -
13:59 WIBFaisal Basri hingga Din Syamsuddin Mau Gugat UU IKN ke MK, Anggota Pansus DPR: Kami akan Samina Wa Athona
Menurutnya, terbuka ruang untuk masyarakat melakukan uji materi tersebut dan langkah tersebut merupakan hak rakyat yang dijamin UU.
Selengkapnya -
22:03 WIBEkonom Faisal Basri Mau Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, KSP: Biar Nanti MK yang Tentukan
Ekonom Faisal Basri berencana untuk menggugat Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selengkapnya -
12:21 WIB
Ekonom Senior Mau Gugat UU IKN, Legislator PKB: Saya Percaya Faisal Basri Punya Dalil Kuat Yakinkan MK
"Sebagai Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB, saya menghormati rencana Pak Faisal Basri mengajukan gugatan judicial review UU IKN ke MK."
Selengkapnya -
15:17 WIBSetelah Disahkan DPR, Faisal Basri akan Gugat UU Ibu Kota Negara Baru ke MK
"...nanti dari petisi itu ditandatangani banyak orang baru, lalu menjadi salah satu masukan buat judicial review."
Selengkapnya -
20:25 WIBSeorang ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, Junimart PDIP: Perlu Ditelisik Motifnya
ASN asal Jakarta, Ikhwan Mansyur Situmeang, ajukan uji materi ke MK terkait presidential threshold.
Selengkapnya -
16:06 WIBSelain Politisi dan Parpol, ASN Juga Ajukan Gugatan Presidential Threshold 20 Persen ke MK
Seorang ASN bernamaIkhwan Mansyur Situmeang mengajukan gugatan ke MK terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
Selengkapnya -
09:55 WIBDiam-diam, Dua Hakim MK Tolak Presidential Threshold 20 Persen, Kok Bisa?
Ternyata ada dua Hakim Mahkamah Konstitusi yang diam-diam ternyata menolak presidential threshold. Keduanya adalah Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo.
Selengkapnya -
16:44 WIBRaja dan Sultan Nusantara Siap Gugat Presidential Threshold, HNW Ingatkan MK soal Ini
Hidayat Nur Wahid menegaskan presidential threshold perlu dikoreksi demi pemilu yang adil.
Selengkapnya -
14:56 WIBGatot Nurmantyo Layangkan Gugatan ke MK, Mahfud MD Ungkit Masa Lalu: Gagal Total
Mahfud menyebut sudah pernah ada gugatan yang sama namun tak membuahkan hasil.
Selengkapnya -
10:56 WIB
Menggugat Presidential Threshold, Gatot Nurmantyo: Bangkit atau Punah!
Jenderal purnawirawan itu merasa ambang batas pencalonan presiden tersebut merusak nilai demokrasi.
Selengkapnya -
14:32 WIBLaporan Kasus Pencabulan Anak Bisa Diwakilkan Orang Tua, Wali atau Kuasanya
ketentuan Pasal 293 ayat (2) KUHP dicabut MK
Selengkapnya -
00:05 WIB
Sambangi MK, Serikat Buruh Pertanyakan Amar Putusan Judicial Review UU Ciptaker
Para buruh menyambangi MK untuk mempertanyakan putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) nomor 11 tahun 2021, terutama amar putusan poin ke 7 dan ke 4.
Selengkapnya -
13:30 WIBPekan Depan Sidang Online, Kuasa Hukum Munarman Apresiasi Majelis Hakim
Munarman mempunyai keluhan pengelihatan jika harus menjalani sidang secara online.
Selengkapnya -
16:30 WIBSoal Putusan MK, Agung Laksono Yakin Perbaikan UU Cipta Kerja Selesai Kurang dari 2 Tahun
"Ketua DPR menyatakan siap untuk melaksanakan secepatnya perbaikan-perbaikan UU Cipta Kerja."
Selengkapnya -
16:00 WIBTindak Lanjut Putusan MK, Perubahan UU Cipta Kerja Diharapkan jadi Agenda Prioritas 2022
"Rencana UU perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ini merupakan prakarsa DPR."
Selengkapnya -
20:32 WIBMinta Investor dan Pebisnis Tak Khawatir, Stafsus Presiden: UU Ciptaker Masih Berlaku
Diaz memastikan kalau pemerintah akan mematuhi keputusan MK yakni harus melakukan perbaikan.
Selengkapnya -
12:57 WIBIni Alasan Hakim MK Tidak Batalkan UU Cipta Kerja Secara Mendadak
dalam putusannya majelis hakim MK secara jelas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945
Selengkapnya -
15:52 WIBMahfud MD Sebut UU Ciptaker Masih Berlaku Meski MK Nyatakan Inkonstitusional
"Tetapi putusan MK itu sesuai dengan bunyi amarnya, inkonstitusional bersyarat berlaku selama 2 tahun, tidak ada masalah."
Selengkapnya -
02:30 WIBKecewa dengan Putusan MK Soal UU Ciptaker, Anggota Baleg DPR: Waktu Saya Tersita
Firman mengatakan meski kecewa dirinya kekinian menerima putusan MK dan siap melakukan perbaikan.
Selengkapnya
