- Usman Hamid mendesak pemerintah dan aparat keamanan menghentikan intimidasi terhadap demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada 20 Oktober 2026.
- Aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan berlangsung di beberapa lokasi untuk memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas serta jalur alternatif guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di lokasi demo.
Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah dan aparat keamanan menghentikan intimidasi, teror, serta ancaman terhadap mahasiswa dan kelompok pemuda yang berencana menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).
Usman menilai tekanan terhadap mahasiswa dan pemuda agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin bagi setiap warga negara.
“Beberapa hari terakhir ini juga upaya untuk mengintimidasi, menteror, menekan kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa agar tidak aksi dalam unjuk rasa 20 Oktober adalah bentuk-bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berekspresi,” kata Usman kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Usman, upaya membungkam kelompok yang hendak menyampaikan aspirasi menunjukkan persoalan serius dalam pemenuhan hak dasar warga negara.
Ia memperingatkan, kondisi tersebut dapat mengarah pada lahirnya pemerintahan yang represif dan memicu perlawanan masyarakat, terutama kalangan muda.
“Semakin hari kelihatan sekali, pemerintah semakin menginjak-injak hak yang paling dasar dari warganya yaitu untuk menyatakan pendapat. Dan ini adalah tanda-tanda yang sangat buruk, bisa berujung dengan lahirnya pemerintahan yang betul-betul represif," ucapnya.
Ia menilai, sikap pemerintah yang semakin represif berisiko memicu pemberontakan masyarakat. Terlebih, kalangan muda bisa menolak tekanan dan ancaman dari unsur keamanan negara.
Karena itu, Usman meminta pemerintah, khususnya aparat keamanan, menghormati hak mahasiswa dan pemuda untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
Ia juga mengingatkan agar aparat tidak menggunakan tindakan represif untuk membatasi kebebasan berpendapat.
"Kami mendesak kepada pemerintah, khususnya jajaran keamanan untuk tidak melakukan tekanan, intimidasi atau pengancaman, penangkapan, pemenjaraan terhadap para mahasiswa, pemuda yang ingin menyuarakan aspirasi mereka,” kata Usman.
Selain meminta pemerintah menghentikan intimidasi, Usman mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan kelompok pemuda. Ia meminta pemerintah mendengarkan tuntutan mereka serta mengevaluasi kebijakan yang dipersoalkan.
“Dengarkanlah mereka (mahasiswa), ubahlah kebijakan yang mereka persoalkan,” tuturnya.
Demonstrasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Aksi direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di kawasan Monas, Tugu Tani, hingga DPR/MPR RI.
Di tengah rencana aksi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Pengalihan arus disiapkan di sejumlah kawasan, termasuk Monas, Tugu Tani, DPR/MPR RI, Bundaran Senayan, UKI Cawang, dan Rawamangun.
Dishub DKI Jakarta mengimbau pengendara menghindari ruas jalan di sekitar lokasi demonstrasi dan menyesuaikan rute perjalanan.
Operasional Transjakarta, MRT, dan LRT tetap berjalan normal, meski layanan Transjakarta dapat menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.