Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta Hari Ini: Simak Daftar 5 Tuntutan Massa Aksi Komite Sadar

Suara.com - Sejumlah elemen mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta Pusat hari ini, Selasa (20/10/2026).

Aksi demo ini digelar bertepatan dengan momentum evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan seruan aksi yang beredar, demonstrasi ini berlangsung dalam dua sesi.

Sesi pertama diawali dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB.

Rangkaian aksi kemudian berlanjut dengan pengerahan massa sekitar 500 orang di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.

Masyarakat dan para pengguna jalan yang hendak beraktivitas di sekitar lokasi diimbau untuk memantau situasi lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan serta potensi rekayasa arus kendaraan selama demonstrasi berlangsung.

Dalam unjuk rasa kali ini, massa aksi menyuarakan evaluasi keras terhadap arah kebijakan negara selama dua tahun terakhir.

Terdapat lima tuntutan utama yang diusung oleh Komite Sadar, mulai dari isu bencana ekologis, pemulihan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga persoalan akses layanan dasar publik.

Daftar 5 Tuntutan Aksi Mahasiswa 20 Oktober 2026

Berikut rincian lima tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam unjuk rasa di Jakarta hari ini:

1. Tetapkan Karhutla Bencana Nasional dan Cabut Izin Korporasi Perusak Lingkungan

Mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir yang melanda berbagai daerah sebagai bencana nasional.

Massa juga menuntut jaminan perawatan dan pemulihan kesehatan gratis secara menyeluruh bagi warga yang terdampak, khususnya korban paparan asap.

Selain penanganan korban, massa menuntut tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti menjadi dalang krisis ekologis tersebut.

2. Benahi Kebijakan Ekonomi dan Pulihkan Kepercayaan Pasar

Sektor perekonomian menjadi sorotan utama menyusul tingginya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran dan melebarnya ketimpangan sosial.

Massa mendesak pemerintah menata ulang kebijakan ekonomi serta memulihkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional.

Kebijakan ekonomi dituntut untuk menghadirkan stabilitas harga, kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, dan perlindungan bagi daya beli masyarakat kecil.

3. Setop Kriminalisasi dan Hentikan Penyempitan Ruang Sipil

Massa aksi menyerukan penghentian segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, intimidasi, kriminalisasi, serta militerisasi terhadap warga yang melontarkan kritik.

Mahasiswa menuntut adanya jaminan ruang aman bagi masyarakat, akademisi, dan awak media dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan tanpa bayang-bayang teror atau pembungkaman hak konstitusional.

4. Berantas Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Komite Sadar mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik KKN di tubuh birokrasi maupun instansi negara.

Pembersihan dari praktik nepotisme dinilai sangat mendesak demi menjaga integritas lembaga pemerintahan, menciptakan tata kelola yang akuntabel, serta memulihkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

5. Pangkas Biaya Pendidikan-Kesehatan dan Pemerataan Layanan Publik

Tuntutan terakhir menyoroti mahalnya biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta tingginya biaya layanan kesehatan.

Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan pengobatan agar terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat.

Di samping penurunan tarif, negara dituntut menjamin pemerataan fasilitas layanan dasar tersebut hingga menjangkau pelosok dan wilayah terpencil.

Aksi penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Karena itu, momentum evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran ini diharapkan berjalan secara tertib, damai, dan bebas dari provokasi maupun aksi anarkis demi menjaga substansi kritik publik tetap tersampaikan secara utuh.