Gubernur Jakarta Tak Marah Greenpeace Bentangkan Spanduk Kritik Prabowo-Gibran di Bundaran HI

Suara.com - Gubernur Pramono Anung hargai aksi Greenpeace di Bundaran HI namun ingatkan soal ketertiban umum. Politisi PDI Perjuangan itu memberikan respons terbuka terhadap aksi unjuk rasa aktivis Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi,” ujar Pramono, Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, ia meminta para demonstran agar segera mengakhiri kegiatan tersebut demi menghindari potensi kemacetan. Keamanan para pengguna jalan di pusat ibu kota harus tetap menjadi prioritas utama.

“Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan segera untuk turun karena kalau tidak kan kalau ada apa-apa nanti apa, jangan sampai ketertiban kita terganggu,” pungkasnya.

Pramono mengingatkan bahwa ruang publik harus tetap terjaga dari segala bentuk gangguan ketertiban umum. Setiap aksi penyampaian pendapat wajib mematuhi aturan keamanan yang berlaku.

Aktivis Greenpeace Indonesia sebelumnya membentangkan spanduk raksasa di atas monumen ikonis Patung Selamat Datang pada Selasa pagi. Kain protes berwarna kuning tersebut menjuntai dari puncak hingga ke bagian bawah monumen.

Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam terhadap penanganan bencana ekologis yang dinilai lamban. Kebakaran hutan dan krisis lingkungan yang terus berulang menjadi pemicu utama kritik keras ini.

Tulisan menohok terpampang jelas pada spanduk membentang untuk mempertanyakan kinerja pemerintah. Kritik tajam itu menyoroti penderitaan warga akibat dampak krisis lingkungan yang kian memburuk.

"Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" demikian bunyi pesan yang tertulis jelas pada spanduk protes tersebut.

Aksi unjuk rasa lingkungan ini menyoroti lemahnya mitigasi krisis ekologis di berbagai wilayah Indonesia. Isu penanganan bencana dan kebakaran hutan kerap menjadi sorotan tajam kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah.