REGIONAL:
- Aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang di Jakpus pada 20 Oktober 2026 untuk memprotes penanganan krisis iklim.
- Aksi tersebut membentangkan spanduk tuntutan penanganan krisis iklim yang mendesak pemerintah menurunkan biaya hidup akibat bencana ekologis.
- Riset Greenpeace menunjukkan dampak krisis iklim memicu penurunan pendapatan dan lonjakan harga pangan yang membebani masyarakat.
Suara.com - Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia nekat memanjat dan bertahan di puncak Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).
Aksi yang bertepatan dengan dua tahun jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan dengan membentangkan dua spanduk raksasa berisi protes terhadap penanganan krisis iklim.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dibentangkan menghadap ke utara ke arah Istana Merdeka, sedangkan spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” diarahkan ke sisi selatan.
Kedua spanduk raksasa tersebut kemudian diturunkan secara bertahap oleh petugas di lokasi pada pukul 08.50 WIB dan 09.20 WIB.
Kendati bentangan kain tuntutan tersebut telah diturunkan, para aktivis yang memanjat sejak pagi hari itu tetap bergeming dan memilih bertahan di atas tugu monumen.
Melalui aksi ini, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia dalam keterangan resmi mereka.
Greenpeace turut merekam fakta di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul, di mana dampak iklim paling nyata memukul pola konsumsi dan biaya pangan warga hingga 41 persen.
Selain melonjaknya harga pangan, riset tersebut mencatat penurunan produktivitas serta pendapatan masyarakat terdampak hingga mencapai 39 persen.
”Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan," kata dia.
Menurutnya kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.
”Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Greenpeace turut mengkritisi pidato kenegaraan yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi paruh pertama 2026 sebesar 5,45 persen di tengah penderitaan rakyat akibat bencana ekologis.
“Faktanya, pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” sorot Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia.
Demi menyambung hidup dari hantaman krisis dan lonjakan biaya pangan, tercatat sebanyak 57,34 persen responden terpaksa memangkas pengeluaran kebutuhan non-esensial mereka.
Beban hidup masyarakat kian diperparah oleh arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai keliru, seperti pemangkasan pos penanggulangan bencana demi membiayai program Makan Bergizi Gratis.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.
TERPOPULER