2.400 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan Perancis

Suara.com - Pemerintah Prancis resmi memberlakukan kebijakan jam malam parsial di beberapa kota besar, termasuk Paris, Lille, dan Nice, pada Senin. Langkah darurat ini diambil di tengah meningkatnya tekanan publik dan kritik atas kegagalan sistem keamanan nasional dalam mengendalikan gelombang kerusuhan serta penjarahan yang meluas dari aksi unjuk rasa anti-pemerintah.

Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menegaskan bahwa pemerintah menolak penerapan jam malam secara menyeluruh di seluruh wilayah negara, namun mendukung penuh penjatuhan aturan jam malam lokal dan terukur.

"Tekad saya untuk memulihkan ketertiban umum adalah mutlak," ujar Lecornu kepada wartawan, seperti yang dikutip via Reuters..

Kepolisian Paris mengeluarkan larangan menggelar unjuk rasa di zona-zona tertentu ibu kota mulai pukul 20.00 waktu setempat (18.00 GMT). Selain itu, aturan jam malam diberlakukan secara ketat di kawasan Place de la Republique dan Les Halles mulai pukul 23.00 hingga 06.00 Selasa pagi, dengan penempatan personel kepolisian secara masif.

Di kawasan utara Prancis, seperti Lille, Douai, Wattignies, dan Denain, otoritas setempat menetapkan jam malam bagi anak di bawah umur mulai pukul 20.00 hingga 06.00 selama dua hari ke depan. Langkah serupa diambil Wali Kota Nice, Eric Ciotti, yang memberlakukan jam malam bagi anak di bawah umur di pusat kota. Sementara itu, otoritas Kota Marseille melarang seluruh bentuk kerumunan dan aksi demonstrasi.

Kerusakan Sektor Ritel dan Jatuhnya Korban Jiwa

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sebanyak 2.400 orang telah ditangkap, satu orang demonstran meninggal dunia akibat serangan jantung, dan hampir 1.000 anggota kepolisian mengalami luka-luka sepanjang gelombang bentrokan.

Federasi Perdagangan dan Ritel Prancis (Federation of Trade and Retail) mencatat hampir 3.000 pertokoan terdampak aksi penjarahan dan pengerusakan. Sejumlah butik mewah di kawasan Place Vendome Paris, termasuk Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, dan Gucci, mengalami kerusakan pada bagian fasad dan kaca toko. Di Marseille, toko resmi klub sepak bola Ligue 1, Olympique de Marseille, turut menjadi sasaran penjarahan.

Guna meredam dampak ekonomi, PM Lecornu menyatakan pemerintah akan menyediakan skema bantuan tunjangan merumahkan pekerja (furlough) mulai Selasa. Di sisi lain, Junior Digital Minister Anne Le Hénanff menginstruksikan platform e-commerce untuk segera menurunkan penawaran penjualan barang-barang hasil penjarahan dan bekerja sama dalam penindakan hukum.

Eskalasi kerusuhan ini terjadi enam bulan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden Prancis, di tengah tekanan inflasi, melemahnya perekonomian, serta tingginya lonjakan utang negara. PM Lecornu mengarahkan tudingan atas memuncaknya aksi kekerasan kepada kelompok politik sayap kiri jauh. Tudingan tersebut dibantah keras oleh kandidat presiden sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, yang meminta pemerintah memberikan bukti otentik atau menarik pernyataannya.

Di tingkat pemerintahan, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dan memintanya fokus menyelesaikan pemblokiran jalan serta mengevaluasi kelemahan kinerja intelijen. Di tengah krisis domestik tersebut, Presiden Macron bertolak ke Kuwait dalam rangkaian kunjungan ke kawasan Teluk guna mengamankan pasokan minyak dan diesel untuk menekan harga bahan bakar di dalam negeri.

Sementara itu, serikat-serikat buruh Prancis telah menyerukan gelombang aksi mogok kerja dan demonstrasi nasional lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 November mendatang.