REGIONAL:
- Pemerintah Prancis menerapkan kebijakan jam malam untuk meredakan kerusuhan serta penjarahan yang terjadi di sejumlah kota akhir pekan lalu.
- Unjuk rasa dipicu oleh protes pelajar terhadap fasilitas sekolah serta kemarahan warga atas kenaikan harga kebutuhan hidup.
- Kelompok mahasiswa dan demonstran berencana menggelar aksi protes lanjutan pada tanggal 24 Oktober 2026 untuk menekan pemerintah.
Suara.com - Situasi di sejumlah kota di Prancis berangsur kondusif setelah pemerintah memberlakukan jam malam menyusul kerusuhan dan penjarahan pada akhir pekan lalu.
Namun, ketenangan tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama setelah kelompok mahasiswa dan demonstran rompi kuning menyerukan aksi unjuk rasa baru pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Pemerintah Prancis kini berupaya memulihkan kepercayaan publik sekaligus mengevaluasi kelemahan pengamanan yang membuat pusat kota seperti Paris, Marseille, dan Lyon rentan terhadap aksi perusakan serta penjarahan setelah demonstrasi.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyebut kebijakan jam malam terbatas membantu meredakan situasi.
Dalam unggahan di media sosial X, ia mengatakan, "Jam malam yang ditargetkan telah berkontribusi pada ketenangan tadi malam."
Lecornu juga membuka kemungkinan memperpanjang kebijakan tersebut di wilayah yang membutuhkan pengamanan tambahan.
Kerusuhan terbaru terjadi di tengah gelombang protes yang awalnya dipicu aksi mogok dan demonstrasi pelajar sekolah menengah.
Mereka mempersoalkan penurunan kualitas pendidikan serta kondisi fasilitas sekolah yang semakin memprihatinkan.
Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi luapan kemarahan yang lebih luas.
Kenaikan harga kebutuhan hidup dan anggapan bahwa kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, perumahan, serta kesejahteraan belum terpenuhi turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah.
Situasi ini juga memperkeruh iklim politik menjelang pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei 2027.
Kandidat dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri disebut berada di posisi terdepan dalam persaingan politik tersebut.
Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin mengatakan, sebanyak 123 orang yang ditahan dalam kerusuhan akhir pekan lalu masih berada dalam tahanan sambil menunggu proses persidangan.
Meski situasi mulai terkendali, pemerintah kembali menghadapi ancaman demonstrasi pada akhir pekan ini.
Serikat mahasiswa utama Prancis, UNEF, menegaskan akan melanjutkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya.
"Kami terus melanjutkan perjuangan," demikian pesan UNEF dalam selebaran yang diunggah ke media sosial seperti dikutip dari Reuters.
TERPOPULER