Golkar Sebut Dua Tahun Prabowo-Gibran Berpihak ke Rakyat Kecil

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai perubahan arah pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Menurut Sarmuji, pemerintah mulai menerapkan pendekatan ekonomi yang menempatkan rakyat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga sebagai subjek pembangunan.

“Ada pergeseran paradigma pembangunan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Presiden sedang menerapkan ekonomi konstitusi dalam pengertian yang sebenarnya, di mana rakyat banyak menjadi orientasi sekaligus subjek pembangunan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia menilai orientasi tersebut tercermin dalam sejumlah program pemerintah yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian dan akses energi.

“Kalau kita perhatikan secara saksama, seluruh program pemerintah hari ini dimaksudkan agar rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi lebih berdaya,” ujarnya.

Sarmuji mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Berdasarkan data pemerintah, program tersebut telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat hingga Mei 2026.

Di bidang pendidikan, pemerintah menjalankan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini telah beroperasi di sedikitnya 166 titik.

Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat telah melayani lebih dari 73 juta warga hingga Juli 2026.

Di sektor pertanian, Sarmuji menyoroti penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Ia juga mengaitkan arah pembangunan pemerintah dengan pencapaian swasembada beras.

Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras tanpa impor beras medium. Pada pertengahan 2026, stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang disebut sebagai jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Adapun di sektor energi, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum teraliri listrik dapat menikmati layanan listrik paling lambat pada 2029 hingga 2030.

Meski menilai arah pembangunan pemerintah sudah tepat, Sarmuji mengakui perubahan pendekatan tersebut belum sepenuhnya meyakinkan semua kalangan. Ia menyebut masih ada masyarakat yang meragukan langkah pemerintah meskipun sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan.

“Pergeseran paradigma ini kadang mengagetkan sebagian orang. Sebagian merasa tidak yakin dengan langkah pemerintah. Tetapi data menunjukkan Indonesia sedang tumbuh cepat, rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sarmuji menegaskan Golkar meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur pembangunan yang tepat. Ia berpandangan, manfaat pembangunan tidak selalu langsung dirasakan dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan proses dan kerja berkelanjutan.