Industri Sulit Serap Tenaga Kerja, Pemerintah Kirim Pekerja ke Korsel hingga Jepang

Suara.com - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan, industri pengolahan Indonesia saat ini telah menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Namun, angkanya belakangan semakin menurun.

"Kalau dulu per satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, hari ini mungkin sisa 300.000, itu sudah cukup bagus," ujar Sarmuji di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebab, meskipun pertumbuhan industri dapat terus dipacu, peningkatan aktivitas ekonomi belum tentu menghasilkan penambahan pekerja sebesar periode sebelumnya.

"Artinya, meskipun pertumbuhan industri kita mungkin bisa diakselerasi, bisa lebih tinggi lagi, tapi dengan karakter industri yang sudah berubah, penyerapan tenaga kerjanya ada kemungkinan juga berubah menjadi lebih rendah," jelasnya.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja adalah menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Sarmuji menilai, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi sumber tenaga kerja bagi negara-negara yang menghadapi stagnasi atau penurunan jumlah penduduk.

Ia menyebut Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura sebagai sejumlah negara yang menghadapi fenomena tersebut. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di negara-negara itu dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyalurkan pekerja yang telah dibekali keterampilan sesuai kebutuhan.

"Kita punya bonus demografi, punya tenaga kerja produktif yang banyak, yang kalau dilatih bisa mengisi lapangan kerja yang ada di luar negeri," kata Sarmuji.

Untuk mendukung penyiapan pekerja migran terampil, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang sudah tersedia.

Sarmuji menyebutkan, balai diklat industri memiliki kapasitas pelatihan hingga 11.000 orang per tahun. Namun, jumlah peserta yang telah masuk dalam kerja sama dengan Kementerian P2MI baru mencapai 1.066 orang.

"Kalau bisa tahun depan kita full-kan 11.000. Itu baru balai diklat, belum politekniknya, SMK-nya, semuanya punya keterampilan khusus," imbuhnya.

Kerja sama tersebut juga akan diperluas dengan memanfaatkan politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan akademi komunitas di bawah Kementerian Perindustrian. Kedua kementerian memperbarui nota kesepahaman untuk memperluas sektor pelatihan yang sebelumnya berfokus pada manufaktur.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, pemerintah menerapkan pendekatan demand-based training, yakni pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan pemberi kerja.

"Mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa," ucap Mukhtarudin.