Prof Mardiasmo Soroti Anggaran Pemerintah yang Terputus-putus, Dorong Program Berkelanjutan

Suara.com - Pengelolaan anggaran pemerintah perlu bergeser dari sekadar mengejar penyerapan dana menuju pencapaian hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Prof. Mardiasmo menilai kesinambungan program lintas tahun anggaran menjadi kunci agar belanja negara lebih efektif dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Mardiasmo dalam Talkshow Nasional bertema “Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan” di Kementerian Kehutanan.

Ia menyoroti pola penganggaran tahunan atau single-year budget yang berisiko membuat pelaksanaan program pembangunan terputus ketika memasuki tahun anggaran baru.

Padahal, sejumlah program membutuhkan perencanaan jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

“Kalau kita berbicara mengenai anggaran 2024, 2025, 2026, hingga 2027, jangan sampai pelaksanaannya terpatah-patah. Harus ada kontinuitas dan kesinambungan,” ujar Mardiasmo.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pendekatan multi-year budget atau penganggaran lintas tahun.

Pendekatan ini berbeda dari proyek tahun jamak (multi-year project) karena menekankan kesinambungan penganggaran sebagai bagian dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Dengan pola tersebut, program tidak perlu selalu dimulai dari awal setiap pergantian tahun anggaran.

Pemerintah dapat menjaga konsistensi sasaran sekaligus memastikan pelaksanaan program menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur.

Tata Kelola Keuangan Harus Mengutamakan Integritas

Selain kesinambungan anggaran, Mardiasmo menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip ini tidak cukup diwujudkan melalui prosedur administrasi, tetapi harus mencakup etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

“Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan maupun revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara cermat.

Penyesuaian anggaran perlu tetap mempertimbangkan sasaran strategis agar tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan.

Menurut Mardiasmo, integritas harus menjadi landasan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Tanpa penerapan prinsip tersebut secara konsisten, tata kelola berisiko hanya menjadi pedoman formal.

Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran

Mardiasmo turut mengkritik pola kerja yang terlalu berorientasi pada rutinitas administratif, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Kelengkapan dokumen, daftar periksa (checklist), dan pengunggahan berkas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan program.

Ia mendorong perubahan paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan administratif (compliance-based) menuju pendekatan berbasis hasil (outcome-based).

Artinya, keberhasilan instansi pemerintah harus dinilai dari kemampuan program mencapai target dan memberikan manfaat nyata, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang terserap.

“Paradigma kita harus berubah. Bukan lagi hanya berbicara tentang penyerapan anggaran, tetapi bagaimana target tercapai dan dampaknya bisa dirasakan,” tegasnya.

Pengukuran kinerja, lanjutnya, perlu berfokus pada outcome atau hasil yang dicapai serta impact atau dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian, efektivitas penggunaan uang negara dapat dinilai secara lebih konkret dan menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya.

Komitmen Pimpinan Jadi Kunci Perubahan

Mardiasmo menilai keberhasilan tata kelola keuangan sangat bergantung pada komitmen para pelaksana, terutama pimpinan tertinggi.

Prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan harus dimulai dari tingkat menteri dan diterapkan secara konsisten hingga jajaran pelaksana.

Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Kehutanan diharapkan memperkuat tata kelola keuangan, mitigasi risiko, dan pencapaian target pembangunan.

Komitmen tersebut perlu tercermin dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya dalam aturan atau dokumen kebijakan.

Melalui pendekatan penganggaran yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil, belanja negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Penguatan tata kelola, termasuk melalui sistem ACTIONS yang disebut dalam materi kegiatan, juga diharapkan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berdampak jangka panjang.