REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Hingga 2026, dukungan anggaran bagi daerah mencakup Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp298 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,6 triliun untuk 2025, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memaparkan perkembangan dukungan anggaran dan tantangan pemulihan dalam rapat koordinasi dan konferensi pers perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan dan perikanan pascabencana di wilayah Sumatera, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera itu berlangsung di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat.
Rapat turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian. Sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengikuti rapat secara virtual.
Tito menjelaskan, tambahan TKD Rp10,6 triliun telah disalurkan sepenuhnya. Sementara itu, tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp960 miliar, Sumatera Utara Rp295 miliar, dan Sumatera Barat Rp186 miliar.
Dukungan keuangan ini diharapkan membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana sekaligus menjalankan program pemulihan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran
Tantangan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga waktu pelaksanaan dan kesiapan kegiatan di lapangan.
Tito memaparkan, pemerintah merencanakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra sebesar Rp100,1 triliun selama 2026 hingga 2028. Rinciannya, sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program ini melibatkan 23 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana serta 10 institusi pendukung, namun sebagian anggaran 2026 perlu disesuaikan karena waktu pelaksanaan semakin terbatas.
Dari rencana awal sekitar Rp39,1 triliun untuk 2026, pengajuan anggaran kementerian dan lembaga turun menjadi sekitar Rp29,9 triliun. Selisih sekitar Rp9 triliun direncanakan dialihkan ke 2027 sehingga alokasi pemulihan tahun depan diproyeksikan mencapai sekitar Rp42 triliun.
Tito menegaskan, penyesuaian jadwal anggaran tidak berarti kegiatan pemulihan boleh dikurangi karena program yang telah direncanakan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan-kegiatannya apa yang akan dikerjakan, target-target detailnya semua ada di tiap-tiap K/L,” kata Tito.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Dalam rapat itu, Tito menyoroti perbedaan tingkat realisasi antardaerah dan meminta pemerintah provinsi membantu mendorong daerah dengan penyerapan anggaran yang masih rendah.
Pemantauan dan evaluasi diperlukan agar dukungan keuangan dari pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
Bencana Susulan Jadi Tantangan Pemulihan
Percepatan pemulihan semakin penting, karena sejumlah wilayah kembali mengalami banjir dan longsor ketika pembangunan sedang berlangsung.
Tito menyebut beberapa wilayah di Sumatera Barat dan Aceh kembali terdampak, antara lain Solok, Kota Padang, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Ruas jalan dari Bireuen menuju Takengon juga kembali mengalami longsor.
Kondisi itu membuat pekerjaan yang telah diselesaikan berpotensi harus diulang, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan hingga pembersihan lumpur.
“Ini bukan bencana sekali terjadi kemudian kita bisa fokus pada pembangunan. Sudah dibangun jembatannya terseret lagi, jalannya sudah dibangun longsor lagi, tumpukan lumpur yang sudah dibersihkan numpuk lagi di beberapa tempat,” ujar Tito.
Situasi ini menuntut pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan pelaksanaan pemulihan dengan kondisi lapangan. Koordinasi dibutuhkan agar perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian, dan pemulihan ekonomi tetap berjalan meski sejumlah wilayah menghadapi bencana susulan.
KKP Pulihkan Tambak dan Sarana Perikanan
Pemulihan juga dilakukan pada sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalankan rehabilitasi tambak, kolam budidaya, sarana nelayan, serta infrastruktur pelabuhan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Sakti menyampaikan, sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam budidaya telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota. Rinciannya, sekitar 5.700 hektare di delapan kabupaten/kota di Aceh, 73,67 hektare di Sumatera Utara, dan 33,29 hektare di Sumatera Barat.
Selain itu, 80 unit keramba jaring apung di Sumatera Barat telah kembali beroperasi. KKP juga mengirimkan 12 unit ekskavator ke wilayah terdampak untuk mempercepat pembersihan lumpur dan perbaikan saluran tambak.
Di Aceh, sekitar 300 hektare tambak masyarakat di Gampong Sungai Pau, Kota Langsa, telah dipulihkan. Sekitar 100 hektare tambak udang di Aceh Timur juga telah kembali beroperasi.
Sementara itu, pembangunan kembali Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026. Penyusunan desain teknis untuk 11 pelabuhan perikanan di Aceh juga tengah dilakukan, dengan pembangunan direncanakan pada 2027.
Sakti menekankan bahwa pemulihan infrastruktur perikanan membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Pemulihan struktur pelabuhan perikanan di Sumatera adalah kerja bersama,” kata Sakti.
Ia menambahkan, program rehabilitasi sektor perikanan akan berlanjut hingga 2028 agar kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dapat pulih secara bertahap.
“Kami berkomitmen menyesuaikan seluruh rangkaian kegiatan hingga Desember 2026 dan melanjutkan program pemulihan sampai 2028 agar pemulihan ekonomi masyarakat perikanan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat bangkit lebih cepat,” ujarnya.
Pembangunan Hunian Tetap Dikebut
Selain pemulihan ekonomi, pembangunan hunian bagi warga yang kehilangan rumah menjadi bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra.
Pada kesempatan yang sama, Teddy menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp2,219 triliun pada 2026 untuk membangun 7.952 unit hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
Pembangunan tersebar di tiga provinsi terdampak. Di sejumlah lokasi di Aceh, rumah menggunakan teknologi panel RISHA, sedangkan pembangunan di Sumatera Barat memanfaatkan teknologi bata interlock melalui kerja sama dengan Semen Indonesia Group dan PT Semen Padang.
Teddy menjelaskan, pekerjaan dilakukan secara paralel. Ketika lahan dan fondasi disiapkan, fabrikasi komponen rumah dikerjakan secara bersamaan agar pemasangan dapat segera dilakukan.
“Jadi metode kerjanya seperti itu. Sehingga diharapkan nanti bisa diselesaikan tepat waktu,” kata Teddy.
Namun demikian, kesiapan lahan masih menjadi kendala di sejumlah lokasi. Di Aceh Utara, sekitar 250 unit belum dapat dikerjakan karena lahan belum siap. Padahal, pemerintah daerah mengusulkan alokasi sekitar 4.000 unit hunian tetap untuk 2027.
Teddy minta pemerintah daerah mempercepat proses penilaian lahan agar pembangunan tidak tertunda.
“Kami mohon bantuannya supaya bisa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, apabila hadir di Zoom ini, tolong segera dipercepat proses untuk KJPP-nya,” ujarnya.
Akses menuju lokasi pembangunan juga menjadi tantangan, terutama ketika jembatan putus dan longsor menghambat mobilisasi material. Untuk mengantisipasi peningkatan intensitas hujan, Kementerian PKP meminta material segera dikirim ke lokasi yang membutuhkan.
“Saat ini juga untuk mengamankan posisi, kami sudah perintahkan untuk pada Satker dan PPK agar segera material-material dikirim ke lapangan, supaya mengantisipasi apabila cuaca masuk musim hujan dan intensitasnya semakin tinggi,” kata Teddy.
Hingga 21 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, Teddy melaporkan realisasi anggaran pembangunan hunian tetap mencapai 8,92 persen atau sekitar Rp197 miliar. Kementerian PKP menargetkan realisasi mencapai 95,07 persen pada akhir tahun.
Di luar pembangunan melalui anggaran pemerintah, program Hunian Gotong Royong yang difasilitasi Kementerian PKP telah menyelesaikan 1.185 dari target 2.603 unit. Rinciannya, 534 unit di Aceh, 582 unit di Sumatera Utara, dan 69 unit di Sumatera Barat. Seluruh unit ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Percepatan pemulihan di Sumatra membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan program yang tepat waktu, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemendagri mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dukungan yang tersedia agar penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. ***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan
TERPOPULER