Skema Padat Karya Bersihkan Lumpur Banjir Padang, Warga Dapat Insentif

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bergerak cepat melakukan penanganan darurat pascabencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat pada 10 Oktober 2026.

Fokus penanganan difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, sarana ibadah, serta kawasan permukiman warga yang tertutup endapan lumpur pekat.

Pembersihan di lapangan tidak hanya mengandalkan unit alat berat, melainkan turut menggunakan mekanisme skema padat karya.

Melalui program ini, masyarakat yang terdampak secara langsung dilibatkan aktif dalam pemulihan lingkungan tempat tinggal mereka sekaligus mendapatkan kompensasi berupa insentif tunai.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penerapan skema padat karya tersebut dirancang untuk mengakselerasi pemulihan fasilitas sosial serta perumahan masyarakat.

Di sisi lain, instrumen ini menjadi jaring pengaman sosial agar roda ekonomi warga yang sempat terhenti akibat bencana bisa perlahan berputar kembali.

“Padat karya kita manfaatkan di Ditjen Prasarana Strategis, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lain-lainnya kalau ada,” kata Menteri Dody dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Pola penanganan berbasis partisipasi warga ini bukan kali pertama dijalankan oleh Kementerian PU. Model padat karya tanggap bencana serupa tercatat telah diaplikasikan di beberapa wilayah terdampak bencana hidrometeorologi lainnya di Pulau Sumatera, seperti di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

“Jadi sama seperti yang pernah kita kerjakan di Aceh dan Sumatera Utara. Masyarakat yang terdampak, kita libatkan dari awal, paling tidak untuk membersihkan perumahannya sendiri, tapi kita kasih insentif,” ujarnya.

Survei 33 Fasilitas Umum di Tiga Kecamatan

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat, Rifi Firdaus Lustika, memaparkan bahwa langkah awal pascabanjir bandang 10 Oktober 2026 dimulai dengan menyisir infrastruktur vital.

Tim teknis kementerian diterjunkan untuk memetakan kerusakan pada 33 titik fasilitas peribadatan dan fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di tiga kecamatan paling terdampak di Kota Padang, yaitu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Nanggalo.

“Dari total 33 titik itu, Alhamdulillah yang terdampak hanya 7 lokasi yang terdiri dari 2 masjid dan 5 mushola. Dan saat ini untuk pembersihan 2 masjid dan 5 mushola yang tersebar tersebut sudah selesai 100% dan sudah digunakan kembali oleh masyarakat. Saat ini kami juga sedang melakukan penanganan di 2 kawasan permukiman untuk pembersihan. Dan untuk proses pembersihannya sendiri, kami menggunakan mekanisme padat karya,” jelas Rifi.

Pembersihan permukiman padat penduduk difokuskan pada dua klaster utama, yakni kawasan perumahan Lumin Park dan kawasan Kampung Tanjung. Pembagian kerja diatur secara terintegrasi: warga setempat membersihkan endapan lumpur di dalam rumah dan pekarangan, sementara pembersihan akses jalan utama serta pengangkutan sedimentasi material berat ditangani langsung oleh tim kementerian dengan bantuan alat berat.

“Alhamdulillah, sekarang pembersihan sudah hampir final. Dan kondisi sekarang sudah bersih dan dapat nyaman digunakan kembali,” kata Rifi.

Keterlibatan langsung ini dirasakan manfaatnya oleh warga Kampung Tanjung, salah satunya Muhammad Taufik. Ia menuturkan program padat karya ini meringankan beban finansial keluarga di tengah masa sulit pascabencana.

“Berkat bantuan dari pemerintah dan PU, kami sebagai warga sangat berterima kasih. Masalahnya, kami diikutsertakan untuk menjadi bagian dari program Padat Karya, ditugaskan untuk membersih-bersih rumah. Warga bisa libur kerja rutin tapi tetap mendapat uang gaji dari program tersebut. Jadi terima kasih banget lah. Sangat membantu untuk membersihkan jalan dan lumpur yang masuk ke rumah,” katanya.

Penanganan Meluas ke Kabupaten Pesisir Selatan

Selain di Kota Padang, penanganan tanggap darurat oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU juga mencakup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dari total 10 lokasi yang masuk ke dalam lingkup penanganan, 9 titik di antaranya tertimbun material lumpur tebal yang menutupi pekarangan hingga masuk ke ruang dalam bangunan warga.

Seluruh pekerjaan pembersihan lumpur di 10 lokasi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut saat ini telah diselesaikan 100 persen.

Melalui penanganan darurat dan kolaborasi lintas unit kerja, Kementerian PU menjalankan pemulihan sarana publik serta kawasan tempat tinggal masyarakat pascabencana di Sumatera Barat dengan target mengembalikan fungsi sanitasi, akses mobilitas, dan aktivitas sosial warga secepatnya.