Hidup Mereka di 2 Tahun Prabowo - Gibran: Downgrade Kebutuhan Makan hingga Kuota Internet

Suara.com - Dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai realitas pahit penurunan kelas sosial ekonomi warga. Tabungan yang habis dan tumpukan utang memaksa masyarakat mengambil opsi ekstrem dengan menurunkan standar hidup secara drastis (downgrade) demi menyambung hidup.

Strategi bertahan ini dilakukan mulai dari memindahkan anak ke sekolah berbiaya murah, melepas kepemilikan kendaraan, hingga menjual rumah impian. Langkah efisiensi tingkat rumah tangga menjadi jaring pengaman terakhir saat kenaikan pendapatan tak lagi sanggup mengejar lonjakan harga barang pokok.

Fenomena ini menegaskan kegagalan struktur ekonomi dalam melindungi kelompok pekerja keras di tingkat bawah dan menengah. Angka statistik resmi kerap berbanding terbalik dengan beban keseharian yang dirasakan warga di lapangan.

Sopir ojek dalam jaringan (ojol) di Jakarta, Rahman, merasakan tekanan ekonomi yang kian menajam dalam tiga tahun terakhir. Penghasilan hariannya menguap hanya untuk kebutuhan BBM dan porsi makan yang terus dipangkas.

"Narik dari jam lima pagi sampai jam lima sore itu dapat Rp150.000. Bawa pulang Rp100.000 buat makan sama anak di rumah. Rp50.000 untuk bensin... " kata Rahman, dikutip dari BBC, Kamis (22/10/2026).

Ia terpaksa mengganti pola belanja bulanan dengan pangan berharga murah dan menukar konsumsi bahan bakar ke varian bersubsidi. Kebutuhan protein harian pun dipangkas demi menyesuaikan kondisi kantong.

"Kalau baca berita, pemerintahnya efisiensi. Tapi ini kitanya juga kena efisiensi mulu. BBM mahal, ngantre. Kalau enggak beli, enggak narik, anak enggak makan entar. Tapi ya makan yang udah seadanya jadi diada-adain sekarang," tutur Rahman.

Kondisi serupa memaksa Sera Diaz, seorang ibu rumah tangga, memboyong keluarganya keluar dari Kota Bandung setelah suaminya terkena pemutusan hubungan kerja. Mereka sempat mengandalkan pinjaman daring dan usaha kecil sebelum akhirnya menyerah pada biaya kontrakan yang melilit.

"Memang kondisi kami ngepas banget, karena hanya mengandalkan gaji suami yang UMR Kota Bandung. Pegangan juga enggak punya. Setelah suami kena efisiensi 2025 dan dipaksa resign padahal kontrak kerja masih lama, semuanya mulai berasa," ujar Sera.

Akibat hilangnya pendapatan utama, Sera terpaksa menunggak biaya sekolah anak serta menunda pengobatan rutin buah hatinya. Langkah evokatif berupa menjual barang modal usaha terpaksa diambil untuk menutupi kebutuhan mendesak.

"Dari sini lah, keuangan keluarga kami makin goyah. Kami mulai ambil pinjol untuk menutupi kebutuhan, dan mencoba membuka usaha kue dengan modal dari warisan suami. Tapi enggak berjalan baik, suami akhirnya memutuskan cari kerja lagi," ungkap Sera.

Keputusan berpindah ke Sumedang dilakukan agar anak bisa menempuh pendidikan gratis di sekolah negeri. Meski sang suami telah mendapatkan pekerjaan baru, beban utang masa lalu masih membayangi keuangan keluarga.

"Sekarang, waktu kerjanya pasti. Walau ekonomi kembali belum sepenuhnya kembali, karena harus bayar pinjaman dan utang sebelumnya. Memang WNI harus kuat. Parah banget ekonomi sekarang. Benar-benar cuma bisa mengandalkan pertolongan Tuhan," jelas Sera.

Di sektor formal, Bima, seorang pekerja swasta, memilih mengoper kredit rumah tinggalnya di Tangerang Selatan akibat kecemasan atas bayang-bayang PHK di perusahaannya.

"Alasannya multifaktor. Pertama, pertimbangan keluarga karena ada perubahan di hidup setelah adik meninggal dan harus menemani Mama di rumah. Kedua, kami memperhatikan situasi ekonomi di era Prabowo kok sepertinya malah makin suram untuk kelas menengah," tutur Bima.

Langkah Bima melepaskan aset properti dan kendaraan bermotor menjadi antisipasi mandiri terhadap potensi krisis keuangan di masa depan. Posisi pekerjaan di kategori kelas menengah dinilai rentan tanpa adanya simpanan darurat yang memadai.

"Untuk kelas bawah bukan, kelas atas juga bukan. Kelas nanggung ini rumahnya. Bakal susah kalau enggak segera jual. Apalagi melihat bisnis perusahaan sekarang, bisa jadi abis ini aku yang kena (PHK)," ucap Bima.

Meskipun laporan Badan Pusat Statistik mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07 persen, para ekonom menilai statistik tersebut tidak merekam penyusutan daya beli kelas menengah. Ribuan warga di atas garis kemiskinan justru bergerak mendekati jurang kerentanan baru.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh belanja pemerintah belum mampu memberikan efek instan pada peningkatan upah riil masyarakat. Pola konsumsi harian masyarakat terbukti menahan penurunan dengan menekan belanja sekunder dan tersier.

Penggunaan standar garis kemiskinan acuan lama juga dinilai tak lagi akurat merefleksikan perubahan struktur pengeluaran warga modern saat ini. Akibatnya, jutaan warga yang berjuang keras mempertahankan taraf hidup tidak terakomodasi dalam jaring perlindungan sosial pemerintah.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Namun, laporan lembaga riset menunjukkan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia turun kelas dalam tujuh tahun terakhir akibat tekanan inflasi, stagnasi gaji, dan keterbatasan lapangan kerja formal. Fenomena memangkas standar hidup menjadi pilihan paling realistis bagi masyarakat di tengah lambatnya pemulihan daya beli riil.