Blunder Pejabat Turun, Pernyataan 'Nyeleneh' Prabowo Justru Meningkat saat Bencana

Suara.com - Jumlah blunder komunikasi pejabat kabinet selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat menurun. Namun, tren berbeda terlihat pada Presiden Prabowo yang justru semakin sering masuk dalam catatan blunder, termasuk ketika masyarakat menghadapi bencana.

Lembaga kajian LAB45 mencatat 303 blunder komunikasi pejabat kabinet sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Jumlah itu turun dari 163 kejadian pada tahun pertama menjadi 140 kejadian pada tahun kedua.

Namun, jumlah blunder yang dikaitkan dengan Prabowo meningkat dari 32 kejadian pada tahun pertama menjadi 48 kejadian pada tahun kedua. Dengan total 80 kejadian, Prabowo menjadi pejabat dengan catatan blunder komunikasi terbanyak dalam riset tersebut.

"Porsinya naik dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen. Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar, menteri dan wakil menteri menyumbang 164," kata Analis Maha Data dan Politik Media LAB45, Salma Nihru, dalam media briefing dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Jumlah blunder komunikasi tertinggi terjadi pada Desember 2025. LAB45 mencatat 27 kejadian pada bulan tersebut, disusul Agustus 2025 dengan 23 kejadian dan Februari 2025 sebanyak 21 kejadian.

Salma menyebutkan bahwa lonjakan blunder pada Desember 2025 bertepatan dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam periode tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut situasi banjir hanya mencekam di media sosial. Sementara itu, pada 10 Desember 2025, Prabowo menyatakan pemerintah telah menangani bencana dengan baik.

Pernyataan tersebut muncul ketika BNPB mencatat 969 korban jiwa dan hampir 900 ribu warga mengungsi. Dua bulan kemudian, lebih dari 100 ribu warga masih mengungsi.

Temuan LAB45 menempatkan periode tersebut sebagai salah satu titik tertinggi blunder komunikasi pejabat selama dua tahun pemerintahan.

"Dalam pemerintahan yang menjadikan suara Presiden sebagai rujukan utama, kekeliruan di puncak tidak punya peredam. Tidak ada lapisan di bawahnya yang berwenang, atau berani, meluruskannya. Ironisnya, jumlah blunder meningkat saat rakyat membutuhkan sosok pemimpin," tutur Salma.

Pola serupa juga terlihat saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026. Dalam periode tersebut, LAB45 mencatat 27 blunder komunikasi pejabat.

Salah satu pernyataan yang disoroti adalah ucapan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang menyebut asap karhutla murni disebabkan faktor alam, delapan hari setelah dirinya dilantik.

Pernyataan itu berseberangan dengan keterangan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup pada Juli 2026 yang menyebut sebagian besar karhutla bukan murni bencana alam, melainkan berkaitan dengan aktivitas manusia.

Perbedaan pernyataan tersebut menjadi bagian dari catatan LAB45 mengenai komunikasi pejabat dalam merespons persoalan publik, terutama ketika penyebab bencana berkaitan dengan aktivitas manusia dan tanggung jawab pemerintah.

"Lonjakan di bulan krisis sebagian mencerminkan makin banyaknya pernyataan pejabat dan sorotan publik. Justru karena itu angka ini penting: krisis adalah saat kalimat pejabat paling diperhatikan, dan saat kekeliruan paling mahal bagi korban," kata Salma.