REGIONAL:
- APKLI Merah Putih melantik 125 pengurus DPP periode 2026-2031 di Jakarta pada Minggu, 8 November 2026.
- Organisasi menyalurkan beasiswa pendidikan serta bantuan modal usaha kepada pedagang kecil, anak anggota UKM, dan yatim piatu.
- Ketua Umum APKLI Merah Putih mendesak pengusutan tuntas atas dugaan kasus penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih melantik 125 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2026-2031 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, organisasi ini menyatakan dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyoroti dugaan penyadapan telepon kepala negara.
Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja yang mengusung tema dukungan terhadap program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Sebanyak 125 pengurus yang dilantik disebut sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat ekosistem usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (UKM PKL). Sebelum pengambilan sumpah dan janji jabatan, seluruh pengurus juga menandatangani pakta integritas.
Ali Mahsun menyebut kepengurusan baru tersebut sebagai Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia. Ia menegaskan, APKLI Merah Putih akan mengambil peran dalam mendukung lima program unggulan pemerintahan Prabowo.
Kelima program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat.
"APKLI MP ke depan menjadi garda depan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo," kata Ali dalam keterangannya.
Selain mendukung program pemerintah, APKLI Merah Putih juga menargetkan pendampingan UKM dan PKL agar mampu menghadapi perubahan ekonomi global, regional, hingga nasional. Organisasi tersebut turut mengaitkan penguatan sektor usaha kecil dengan target Indonesia memanfaatkan puncak bonus demografi pada 2030.
Ali Mahsun Singgung Dugaan Penyadapan Telepon Prabowo
Di tengah agenda pelantikan, Ali Mahsun turut menyoroti dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan tersebut perlu diusut tuntas karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan perekonomian.
Ali mengklaim kondisi ekonomi pelaku UKM dan PKL mengalami tekanan selama dua tahun terakhir. Menurut dia, omzet dan pendapatan pedagang di sejumlah kawasan ekonomi strategis serta sentra ekonomi rakyat terus mengalami penurunan.
Ia bahkan menyebut perekonomian nasional berada dalam kondisi yang hampir terpuruk. Namun, klaim mengenai hubungan antara dugaan penyadapan dan kondisi ekonomi tersebut merupakan pandangan Ali yang disampaikan dalam acara pelantikan.
"Dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dihukum mati," ujar Ali.
Ia juga mendesak pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang diduga menjadi komparador dalam pengerukan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam nasional semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
APKLI Salurkan Beasiswa hingga Bantuan Modal PKL
TERPOPULER