Sepak Terjang Panda Nababan, Wartawan Jadi Politikus Hingga Tersandung Korupsi

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Pandapotan Maruli Asi Nababan meninggal dunia pada Senin (9/11/2026) pukul 09.37 WIB. Panda Nababan mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Wafatnya Panda menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang tokoh nasional yang berhasil mendobrak dua dunia sekaligus, yakni pers investigasi dan parlemen.

Dunia pers Indonesia kehilangan salah satu figur yang pernah membentuk arah jurnalisme kritis sebelum akhirnya pindah ke panggung politik praktis.

Rekam jejaknya mencatat lompatan karier langka dari peraih penghargaan jurnalistik tertinggi hingga menjadi orang kepercayaan di internal PDI Perjuangan.

Lahir di Siborongborong, Tapanuli Utara, pada 13 Februari 1944, Panda mengasah kepemimpinannya sejak aktif di organisasi kemahasiswaan GMKI dan Gerakan Mahasiswa Bung Karno.

Ia menimba ilmu jurnalistik di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta serta memperdalam keahlian medianya di NRC Handelsblad, Rotterdam, Belanda.

Karier kewartawanannya bermula di Warta Harian Jakarta pada 1969 sebelum ia dipercaya menjadi redaktur Harian Umum Sinar Harapan hingga 1987.

Panda kemudian menduduki posisi strategis sebagai Wakil Pemimpin Umum Harian Umum Prioritas dan Kepala Litbang Media Indonesia.

Puncak reputasinya di dunia pers makin solid saat mengomandani Majalah Forum Keadilan sekaligus menyabet penghargaan jurnalistik Hadiah Adinegoro pada 1976.

Keahliannya dalam ranah jurnalisme investigasi membawa pengaruh besar pada kredibilitas liputan hukum dan politik masa itu.

Ia juga aktif membesarkan organisasi profesi dengan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia periode 1970–1975.

Panda memutuskan terjun ke politik praktis dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia pada 1993.

Ketika PDI dihantam konflik internal pada 1998, ia memilih berada di barisan Megawati Soekarnoputri yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan.

Kesetiaannya di kubu Megawati mengantarkan Panda melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP sejak 1999 hingga 2012.

Selama bertugas di gedung wakil rakyat, ia memegang peran kunci di Badan Musyawarah, Komisi II, serta Komisi III DPR RI.

Fokus kerjanya banyak mengawal isu kepegawaian, otonomi daerah, pertanahan, hingga sektor hukum nasional.

Perjalanan politiknya di Senayan terhenti setelah terseret perkara suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 17 bulan penjara kepadanya pada 22 Juni 2011, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meski begitu, Panda menegaskan sikapnya yang menolak vonis majelis hakim tersebut.

Ia sempat membantah menerima cek perjalanan dalam perkara itu dan menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan.

Sanksi etik Badan Kehormatan DPR akhirnya resmi memberhentikan status keanggotaannya dari parlemen pada Juli 2012 setelah putusan hukumnya inkrah.