REGIONAL:
- Komisi III DPR RI berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis, 11-12 November 2026, di Gedung DPR, Jakarta.
- Rapat tersebut membahas pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh bangsa dan partai politik.
- Fokus utama penyelidikan adalah mengungkap motif, metode, serta pihak luar dan internal yang memerintahkan dan mengambil keuntungan politik terbesar.
Suara.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja khusus dengan Polri untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait rencana rapat tersebut. Pembahasan akan difokuskan pada pengusutan perkara, termasuk mengungkap motif serta pihak yang memperoleh keuntungan politik dari dugaan penyadapan ilegal tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan kepala negara. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan dilaksanakan," kata Habiburokhman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara tidak hanya berfokus pada pelaku yang menjalankan penyadapan, tetapi juga mengungkap pihak yang memerintahkan maupun mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.
"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesar ini," ujarnya.
Habiburokhman menyebut sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian dalam rapat bersama Polri, mulai dari motif, metode operasional, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan politik dari penyadapan tersebut.
Menurutnya, perkara ini menjadi semakin serius karena sasaran penyadapan diduga mencakup kepala negara, tokoh bangsa, hingga tokoh-tokoh partai politik.
Komisi III juga ingin memastikan penyidikan tidak hanya diarahkan kepada oknum internal Mabes Polri. Sebab, DPR menduga ada pihak di luar kepolisian yang turut bekerja sama dalam melakukan penyadapan tersebut.
TERPOPULER