REGIONAL:
- Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur pada Senin 9 November 2026 di Jakarta Pusat.
- Permintaan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
- Gema Keadilan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan mendorong pemakzulan pada Selasa 10 November 2026.
Suara.com - Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Permintaan itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut dalam sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), sehari sebelum Hari Pahlawan.
Rahmat menyebut Hari Pahlawan sebagai saat yang tepat bagi Gibran untuk mengambil keputusan.
"Kalau kami berpendapat ya, ini seharusnya selaku anak bangsa, dan apalagi besok 10 November adalah Hari Pahlawan, ini momentum sebenarnya bagi Gibran untuk menjadi pahlawan untuk anak-anak muda ini dengan cara mundur dari jabatan wakil presiden," ujarnya.
Permintaan berpijak pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
MA, lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Adapun MK tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan, tetapi tidak membatalkan pencalonan Gibran.
Rahmat menilai, persoalan ini menyangkut rasa keadilan generasi muda.
"Jangan sampai nanti ini dibiarkan, kemudian anak-anak muda, Gen Z, itu malas untuk menyelesaikan sekolahnya," sorot dia.
Ia juga menyampaikan peringatan keras jika Gibran bertahan di jabatannya saat ini.
"Kalau seandainya beliau tidak tahu diri, kemudian tidak mau mundur, ini kan mencelakai generasi muda, Gen Z dan milenial yang jutaan banyaknya, yang tersingkirkan dan nggak ada harapan gara-gara ketidakadilan itu," tuturnya.
Selain meminta Gibran mundur, Rahmat mendorong DPR menempuh Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalan pemakzulan.
Menurut dia, hak angket tidak lagi diperlukan karena dua lembaga peradilan sudah mengeluarkan putusan.
Gema Keadilan sendiri akan membawa tuntutan itu ke jalanan lewat aksi di depan Gedung DPR pada Selasa (10/11/2026).
TERPOPULER