REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengajak masyarakat menjadikan demokrasi hijau atau green democracy sebagai gerakan bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikemukakannya dalam peringatan satu tahun Green Democracy Day, yang ditandai dengan aksi penanaman 10.000 pohon mangrove di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara.
Menurut Sultan, demokrasi tidak seharusnya hanya berbicara mengenai kepentingan politik dan pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, demokrasi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup yang layak.
"Demokrasi dan lingkungan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Ibarat mata uang, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menitipkan bumi yang layak bagi anak cucu kita nanti," ujarnya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sultan menjelaskan, green democracy merupakan gagasan yang lahir dari refleksi panjang mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Konsep tersebut mengusung prinsip hope and balance atau harapan dan keseimbangan. Prinsip ini berpijak pada musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, serta keadilan ekologis.
Sultan menambahkan, gagasan demokrasi hijau yang sebelumnya diperkenalkan melalui sebuah buku kini mulai berkembang menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat.
"Intinya itu green demokrasi yang tadinya ide, gagasan, berubah menjadi paradigma dan kita harus ubah dan dorong terus menjadi movement, menjadi gerakan," katanya.
Ratusan Ribu Pohon Ditanam dalam Setahun
Selama satu tahun pelaksanaannya, Gerakan Green Democracy telah mencatat sejumlah capaian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berdasarkan data yang disampaikan, lebih dari 270 ribu bibit pohon telah ditanam. Selain itu, puluhan kilometer sungai dan kawasan pesisir dibersihkan dengan total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari 135 ton.
Gerakan ini melibatkan lebih dari 5.000 relawan, 150 mitra komunitas, serta menghubungkan lebih dari 1.300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi DPD RI bersama Green Democracy Institute, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Sultan menegaskan, peringatan satu tahun ini bukan menjadi akhir dari gerakan demokrasi hijau. Sebaliknya, momentum tersebut menjadi pijakan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia juga berharap, generasi muda memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari komunitas dan daerah tempat tinggal hingga lingkup nasional dan global.
Menurutnya, kegiatan menanam pohon bukan sekadar aktivitas penghijauan, tetapi juga menjadi simbol menanam kebaikan dan harapan bagi masa depan.
Perkenalkan Konsep Green Seven
Dalam kesempatan yang sama, Sultan memperkenalkan kerangka Green Seven sebagai panduan untuk menerjemahkan gagasan demokrasi hijau ke dalam tindakan nyata. Demokrasi hijau diharapkan dapat menjadi bahasa bersama sekaligus agenda yang melibatkan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
Sultan juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, persoalan lingkungan tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan kolaborasi antarnegara.
Ia menyebut diplomasi hijau atau green diplomacy sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat hubungan antarnegara melalui kerja sama di bidang lingkungan dan keberlanjutan.
Ke depan, DPD RI akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta negara-negara sahabat dalam memperkuat kebijakan hijau, dukungan fiskal daerah untuk menghadapi perubahan iklim, hingga penegakan hukum lingkungan.
Salah satu perhatian yang disoroti adalah pelestarian mangrove. Tanaman ini memiliki peran penting dalam menahan abrasi sekaligus menjaga ekosistem pesisir sebagai habitat berbagai biota laut, termasuk ikan dan kepiting.
Melalui gerakan Green Democracy, DPD RI berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama.
Dengan begitu, upaya menjaga alam dapat berjalan beriringan dengan penguatan demokrasi dan pembangunan ekonomi demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. ***
TERPOPULER